Parlemen Polandia kembali gagal mematahkan penolakan Presiden Karol Nawrocki atas RUU regulasi kripto dalam pemungutan suara terbaru. Usaha penganuliran veto itu hanya mendapat dukungan 241 suara berbanding 198, masih kurang dari ambang batas 266 suara atau tiga perlima mayoritas yang dibutuhkan untuk meloloskan aturan baru.
Penolakan kali ini menandai kegagalan ketiga di tingkat nasional. Nawrocki sudah memveto draf undang-undang kripto tiga kali berturut-turut karena menganggap rancangan aturan yang diajukan membawa beban regulasi yang terlalu berat bagi pelaku industri.
RUU itu disiapkan untuk menyelaraskan kebijakan Polandia dengan kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) milik Uni Eropa dengan menunjuk Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia (KNF) sebagai pengawas utama pasar aset digital. KNF menyatakan negaranya hingga kini masih tidak memiliki otoritas resmi yang bertugas mengawasi industri kripto, padahal aturan MiCA sudah mulai berlaku efektif di seluruh penjuru Uni Eropa.
Nawrocki bersikeras dirinya mendukung adanya regulasi kripto, namun menolak draf itu akibat keberatannya terhadap klausul biaya pengawasan serta kewenangan baru yang bisa memblokir situs web.
Skandal Zondacrypto Melebar
Di tengah belum adanya pengawas hukum, pengadilan Estonia resmi membubarkan BB Trade Estonia pada bulan Agustus lalu. Entitas operator di balik bursa Zondacrypto itu kini berstatus bangkrut, dan pertemuan kreditur perdananya dijadwalkan berlangsung pada 17 September mendatang.
Pada bulan April, jaksa memperkirakan kerugian akibat jatuhnya Zondacrypto mencapai tidak kurang dari 350 juta zloty atau setara $95 juta. Tim penyidik kemudian menggabungkan penelusuran kasus Zondacrypto dengan penyelidikan hilangnya Sylwester Suszek pada 2022 lalu. Suszek adalah tokoh utama pendiri BitBay, entitas bursa yang belakangan berganti nama menjadi Zondacrypto.
Duit Politik dan Janji Pengampunan
Perdana Menteri Donald Tusk mengungkap adanya kesaksian dari saksi kunci yang mengarah pada dugaan aliran dana 2 juta zloty ($550.000) ke sebuah yayasan. Yayasan penerima dana itu terafiliasi dengan mantan Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro.
📌 Baca JugaCEO AMC Murka Sahamnya Ditokenisasi Tanpa Izin - Begini Akal-akalan Robinhood Cetak Volume $47 Miliar Bebas Aturan
Selain menelusuri aliran uang ke mantan menteri, jaksa saat ini juga menyelidiki dugaan adanya janji pengampunan dari presiden jika saksi kunci dalam investigasi Zondacrypto sampai divonis bersalah di pengadilan.
Bagi penabung lokal yang uangnya tertahan di bursa, alotnya proses politik di Warsawa memastikan nasib perlindungan aset mereka tetap menggantung di tengah kasus sebesar $95 juta ini.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
