Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menyatakan siap merumuskan aturan kripto sendiri jika Kongres gagal mengesahkan CLARITY Act. Di tengah kebuntuan politik ini, Ketua SEC Paul Atkins mendesak Senat untuk segera meloloskan rancangan undang-undang itu sebelum masa reses musim panas yang dijadwalkan mulai setelah 7 Agustus.
CLARITY Act sebenarnya sudah melaju mulus di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini mengantongi dukungan bipartisan 294-134, yang memadukan 216 suara Republikan dan 78 suara Demokrat. Rancangan ini juga lolos 15-9 dari Komite Perbankan Senat pada bulan Mei lalu. Masalahnya, pemungutan suara di lantai Senat kini masih butuh minimal delapan suara tambahan dari kubu Demokrat agar bisa berlanjut.
Peluang lolos dalam waktu dekat makin menipis setelah Pemimpin Mayoritas Senat John Thune memilih mengalihkan prioritas ke urusan nominasi federal dan rancangan sanksi Rusia-Iran. Anggota DPR asal Florida dari partai Republikan, Mike Haridopolos, memperingatkan bahwa kepemimpinan kripto Amerika Serikat akan terancam merosot jika penundaan ini dibiarkan terus berjalan.
Dua Pasal Pemicu Bantahan
Kubu Demokrat mempermasalahkan dua isu utama dalam draf CLARITY Act. Pertama, larangan bagi pejabat terpilih - termasuk presiden - untuk menerbitkan aset kripto hingga Januari 2029. Kedua, larangan bagi jaksa agung tingkat negara bagian untuk mengambil tindakan hukum jika Departemen Kehakiman (DOJ) menolak untuk membuka kasus.
Pasal kedua ini memicu penolakan keras dari penegak hukum daerah. Jaksa Agung New York Letitia James khawatir aturan itu akan menghapus otoritas negara bagian dan melemahkan daya perlawanan terhadap penipuan kripto. Di sisi seberang, barisan pendukung industri mulai dari Coinbase, Ripple, Digital Chamber, hingga CEO Goldman Sachs David Solomon terus mendorong pengesahan. Asosiasi Teknologi Konsumen sebagai kelompok industri teknologi terbesar di Amerika Serikat juga ikut menekan Senat agar segera membawa RUU ini ke lantai sidang.
Berpacu dengan Reses Musim Panas
Di tengah tarik-ulur ini, Senator Ruben Gallego dan Thom Tillis masih berusaha mengejar waktu. Keduanya tengah merampungkan tawaran balik soal aturan etika bipartisan pada draf CLARITY Act, dengan target mengirimkan dokumen itu ke meja Gedung Putih dalam beberapa hari ke depan.
📌 Baca JugaMyanmar Sahkan UU Anti-Penipuan Kripto - Penjara Seumur Hidup hingga Hukuman Mati Menanti Pelaku
Taruhannya jelas. Jika perdebatan gagal mencapai titik temu sebelum akhir sesi Kongres saat ini, seluruh diskusi panjang CLARITY Act bisa terlempar jauh ke tahun 2027 dan memaksa industri mengulang proses dari awal.
Bola sekarang ada di tangan Senat. Pilihannya hanya mencapai mufakat dalam hitungan hari, atau mundur perlahan dan membiarkan SEC mengambil alih pembuatan aturan main industri kripto sesuka mereka.
Dilansir dari @WatcherGuru di X.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
