Jendela waktu makin sempit, tapi harapan untuk kejelasan regulasi belum sepenuhnya padam. Senate Majority Leader John Thune menargetkan agar pemungutan suara untuk CLARITY Act bisa digelar pekan ini sebelum masa reses Senat dimulai. Kabar yang dibagikan oleh akun @WatcherGuru ini langsung mendulang 6.274 likes, bukti nyata tingginya ekspektasi komunitas kripto terhadap nasib RUU ini.
Hambatan prosedural di lapangan ternyata jauh dari kata mudah. Pada Senin kemarin, Senat sudah jeda tanpa sempat melakukan voting untuk draf H.R. 3633, dan hanya memuluskan prosedur cloture untuk continuing resolution lewat pemungutan suara 89 berbanding 4. Jadwal reses Senat sendiri sudah dipatok mulai 10 Agustus hingga 11 September 2026, menyisakan ruang gerak yang teramat tipis. Agar voting prosedural bisa dipaksakan masuk pada Jumat, berkas pengajuan cloture mutlak diselesaikan paling lambat pada Rabu, 5 Agustus.
Bantahan Setebal 8 Halaman
Di saat waktu menipis, perdebatan soal substansi regulasi justru memanas. Pada 3 Agustus 2026, Blockchain Association mengirim surat delapan halaman kepada Thune dan Chuck Schumer untuk mementahkan rentetan keberatan yang diajukan oleh National Sheriffs’ Association. Asosiasi penegak hukum ini khawatir perlindungan bagi developer yang diatur dalam Section 10604 terlalu luas dan berpotensi menghambat penyelidikan kasus kejahatan keuangan.
Kekhawatiran itu ditepis oleh Blockchain Association dengan bersandar pada pedoman FinCEN tahun 2019 serta panduan lembaga anti-pencucian uang FATF. Argumen utamanya: penentuan status entitas sebagai bisnis pengiriman uang atau money transmitter harus dilihat dari model bisnis, bukan sekadar melihat siapa pihak yang mengutip pendapatan.
Syarat Ketat Perlindungan Developer
Titik panas perdebatan ini memang berpusat di Section 10604. Pasal ini dirancang untuk melindungi pengembang perangkat lunak atau pihak non-pengendali dari label bisnis pengiriman uang. Namun, kekebalan ini tidak gratis. Regulasi mematok batasan tegas: pengembang baru bisa terbebas dari label itu kalau ia tak memiliki hak hukum maupun kemampuan sepihak untuk memegang kendali atas transaksi pengguna.
📌 Baca JugaArsitek Utama Kripto AS Mundur Jelang Reses Senat - dan CLARITY Act Kini di Ujung Tanduk
Di luar masalah hukum, CLARITY Act juga membawa usulan anggaran besar. Aturan ini memuat proposal dana $600 juta per tahun sepanjang 2027 hingga 2031 untuk mendanai investigasi aset digital tingkat lokal dan negara bagian, ditambah $30 juta per tahun khusus untuk menyokong operasional FinCEN dalam lima tahun ke depan.
Dukungan Polisi Terbelah
Sikap kubu penegak hukum sendiri tidak solid. Penolakan keras dari National Sheriffs’ Association berbanding terbalik dengan kelompok seperti Fraternal Order of Police, NOBLE, dan Major Cities Chiefs yang justru mengamini pengesahan regulasi ini. Desakan serupa turut datang dari 160 mantan pejabat intelijen.
Kini, nasib RUU bertumpu pada tata tertib internal Senat. Demi maju ke tahap berikutnya, kubu pendukung harus mengumpulkan minimal 16 tanda tangan untuk mengajukan petisi cloture, sebelum mengamankan suara 3/5 anggota senator guna menyudahi sesi perdebatan. Posisinya bertaruh waktu: paksakan voting pekan ini, atau industri harus menunggu hingga kalender masa sidang Senat dibuka lagi jelang pertengahan September. Dilansir dari @WatcherGuru di X.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
