Langkah awal untuk memindahkan kendali pengawasan industri kripto di Amerika Serikat akhirnya ditetapkan. Senate Majority Leader John Thune resmi mengajukan prosedur penutupan debat atau cloture untuk CLARITY Act pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Keputusan politis ini sekaligus mengunci jadwal pemungutan suara prosedural pertama yang akan digelar pada 15 September mendatang pukul 14:15 waktu timur Amerika Serikat.
Kabar ini langsung mendapat sorotan. Akun media kripto @Cointelegraph di X merespons langkah Thune sebagai perkembangan besar. Cuitan yang mengumpulkan 565 suka dan 49 kali dibagikan ulang itu menyoroti pergerakan RUU yang akhirnya maju ke tahap pemungutan suara.
Pemungutan suara bulan depan bukanlah penentu akhir pengesahan. Agenda ini murni pemungutan suara cloture untuk motion to proceed, langkah prosedural awal yang harus dilewati sebelum RUU bisa masuk ke lantai Senat untuk dibahas. CLARITY Act, yang bernomor H.R. 3633, disusun sebagai pedoman struktur pasar kripto Amerika Serikat. RUU ini akan menarik batas yurisdiksi antara SEC dan CFTC. Jika disahkan, sebagian besar industri kripto akan lepas dari pengawasan SEC dan pindah ke bawah kendali CFTC.
Angka 60 yang Sulit Ditembus
Kendala bagi kubu pendukung ada pada hitungan suara di ruang sidang. Prosedur cloture mensyaratkan dukungan minimal 60 suara agar bisa lolos. Partai Republik masih kekurangan sekitar enam suara tambahan dari kubu Demokrat. Sejak rancangan ini melewati Komite Banking Senat pada bulan Mei, pergerakannya melambat. Hingga saat ini, baru dua anggota Demokrat yang menyatakan dukungan mereka.
Penolakan dukungan ini berakar pada beberapa poin pelik. Sebagian anggota dewan masih mempermasalahkan celah aturan pencegahan keuangan gelap serta penegakan hukumnya. Selain itu, perdebatan tajam terus menyoroti ketentuan imbal hasil stablecoin. Tanpa kesepakatan di area ini, angka 60 suara mustahil dicapai.
📌 Baca JugaCrypto PAC Bakar Puluhan Juta Dolar Lobi Clarity Act - Senat AS Malah Pilih Liburan Tanpa Keputusan
Syarat Pelepasan Bisnis Presiden
Hambatan paling menonjol datang dari klausul tambahan bipartisan yang mengatur etika pejabat publik. Terdapat dorongan kuat untuk memasukkan aturan yang mewajibkan Presiden Trump melepas seluruh kepemilikannya di berbagai bisnis kripto. Negosiasi terkait syarat pelepasan aset ini masih berlangsung alot, sementara posisi Gedung Putih belum memberikan kepastian apa pun.
Jadwal pemungutan suara pertengahan September dipandang sebagai peluang realistis terakhir tahun ini. Jika berhasil lolos dari hadangan Senat, dokumen ini tidak bisa langsung ditandatangani. CLARITY Act masih harus dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemungutan suara ulang sebelum mendarat di meja Trump. Memasuki bulan-bulan berikutnya, perhatian para politisi akan sepenuhnya tersita oleh kampanye pemilihan paruh waktu, dan nasib regulasi kripto bisa terkatung-katung.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
