Senat AS baru saja merilis draf terbaru Digital Asset Market Clarity Act yang menggabungkan rumusan dari Senate Banking dan Agriculture Committees. Namun jalan menuju pengesahan menabrak satu isu besar. Draf baru ini menyisipkan ketentuan etika yang melarang pejabat pemerintah senior menerbitkan atau mensponsori kriptokurensi mereka sendiri - sebuah respons langsung terhadap Donald Trump yang tahun lalu meraup lebih dari $1,4 miliar dari aset digital.
Kenapa Demokrat Menolak Kesepakatan Etika
Aturan etika versi saat ini sebenarnya sudah disetujui Gedung Putih, dengan klausul yang memberi Trump waktu satu tahun untuk divestasi atau memindahkan bisnisnya ke blind trust. Penegakannya diserahkan ke Departemen Kehakiman (DOJ). Tapi kubu Demokrat menolak kompromi ini.
Mereka tidak percaya DOJ berani menindak Trump saat dia masih menduduki jabatannya. Demokrat juga menyoroti bahwa ketentuan etika ini dirancang untuk berakhir begitu presiden berikutnya dilantik. Celah yang memicu perlawanan terkeras adalah klausul name-image-likeness, yang membiarkan Trump tetap mengantongi untung dari token yang memakai namanya. Angka pendapatan $1,4 miliar dari kripto tahun lalu kini resmi menjadi amunisi utama Demokrat dalam pemilu sela.
Senator Elizabeth Warren melontarkan kritik keras, menyebut rancangan ini harus ditolak sejak awal karena membawa masalah perlindungan investor dan keamanan nasional. Penolakan bukan monopoli satu partai; laporan Punchbowl News menyebutkan sejumlah politisi Republik juga keberatan dengan rumusan teks yang ada sekarang.
Batas Waktu Dua Minggu
Di luar ruang sidang, mayoritas industri kripto mendesak agar rancangan ini segera disahkan karena menjanjikan kepastian aturan perlindungan investor. Tapi jadwal yang tersisa kian sempit.
📌 Baca Juga2.700 Perusahaan Kripto Terusir dari Eropa Akibat MiCA - tapi Bank Tradisional Justru Maju Memborong Pasar
Agar rancangan ini berjalan maju, motion to proceed harus diajukan Senin atau Selasa pekan ini. Kedua belah pihak lalu wajib mencapai kesepakatan final soal aturan etika paling lambat Kamis, 30 Juli. Jika lolos dari jadwal ini, voting cloture kemungkinan baru digelar pada pekan 3 Agustus, berkejaran dengan batas waktu reses Senat pada 7 Agustus.
Waktu yang tersisa ini justru bisa menjadi penentu akhir nasib CLARITY Act. Kristin Smith dari Solana Policy Institute mengingatkan bahwa batas waktu libur adalah alat yang kuat dalam politik. Pertarungannya kini beralih menjadi adu tahan napas: mencapai kompromi dalam dua minggu ke depan, atau membiarkan rancangan ini mandek saat para senator berkemas pulang.
Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
