Waktu sidang Senat Amerika Serikat menyisakan persis satu minggu lagi di Washington sebelum masa reses Agustus. Di tengah tenggat ini, Senator Cynthia Lummis memastikan Majority Leader John Thune tetap memasukkan CLARITY Act ke dalam agenda.
RUU ini membagi pengawasan aset digital antara SEC dan CFTC, serta mengatur operasional bursa, broker, dan penerbit token. Untuk memecah kebuntuan, Senator Thom Tillis dan Ruben Gallego mengajukan revisi aturan etika ke Gedung Putih. Dokumen ini mengusulkan agar penegakan larangan bagi pejabat federal untuk menerbitkan atau mensponsori token diserahkan ke otoritas negara bagian, bukan hak eksklusif Jaksa Agung.
Menjawab Keberatan Konflik Kepentingan
Langkah kompromi Tillis dan Gallego menembak langsung kekhawatiran pihak Demokrat. Partai ini sebelumnya menyoroti potensi konflik kepentingan jika wewenang penegakan hukum hanya dipegang oleh Departemen Kehakiman yang merupakan cabang eksekutif.
Gedung Putih pada 22 Juli lalu sebenarnya sudah menerima usulan pembatasan etika federal dari hasil negosiasi Lummis dan Bernie Moreno. Namun, teks final kesepakatan itu belum dipublikasikan hingga dokumen revisi terbaru ini masuk ke meja presiden.
Hitungan Suara Masih Kurang
Tantangan regulasi ini bukan cuma urusan draf, tapi juga matematika politik. Partai Republik saat ini memegang 53 kursi Senat. Mereka butuh tambahan minimal tujuh suara dari kubu Demokrat untuk melampaui ambang batas prosedural 60 suara agar RUU bisa diproses.
Angka ini bukan hal mustahil. Pada Juli 2025 lalu, DPR AS sudah meloloskan versi CLARITY Act mereka lewat perolehan suara 294 berbanding 134, dengan dukungan dari 78 politisi Demokrat.
📌 Baca JugaNew York Tuntut Kalshi $36 Miliar Terkait Judi Ilegal - Tapi Minnesota Justru Lindungi Platform Serupa
Melihat lambatnya proses kali ini, Menteri Keuangan Scott Bessent mendesak pemungutan suara dilakukan sekarang juga. Ia menuduh pihak Demokrat sengaja mengulur waktu penyelesaian regulasi kripto ini.
Sengketa yang Belum Selesai
Masalah aturan etika pejabat bukan satu-satunya kerikil di dalam RUU. Ketentuan mengenai aturan pengembang blockchain dan imbalan stablecoin masih berstatus menggantung tanpa kata sepakat.
Jika Senat gagal mengambil suara sebelum masa reses Agustus, CLARITY Act akan terlempar ke kalender pasca-reses. Jendela waktu untuk merekonsiliasi versi Senat dengan RUU yang disahkan DPR makin mengecil. Pilihannya cuma dua: temukan kompromi dalam tujuh hari ke depan, atau biarkan regulasi ini kembali mengendap di laci birokrasi.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
