Nigeria menolak membiarkan perputaran kripto di negaranya berjalan tanpa panduan arah yang jelas. Presiden Bola Ahmed Tinubu menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Jumat, 18 Juli 2026. Dokumen ini menjadi landasan baru untuk menyelaraskan seluruh aturan main aset digital di wilayah dengan tingkat adopsi paling masif di Benua Afrika itu.
Langkah ini diambil di tengah perputaran modal yang sulit diabaikan. Mengacu pada data IMF terbitan Juni 2026, Nigeria mencatat aliran dana kripto hingga $59 miliar antara Juli 2023 sampai Juni 2024. Negara ini juga menyedot 60% dari total sirkulasi stablecoin di wilayah sub-Sahara Afrika sejak 2019.
Volume perputaran sebesar ini akhirnya memaksa pemerintah segera bertindak.
Merombak Aturan Tanpa Membongkar Lembaga
Poin sentral dari perintah eksekutif ini terletak pada pembentukan dewan aset virtual. Badan khusus ini dinakhodai langsung oleh regulator keuangan senior Nigeria. Target mereka merentang dari harmonisasi aturan lintas sektoral, memperkuat kerja sama antar lembaga, melindungi warga dari penipuan, hingga menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Pemerintah mengambil titik kompromi dalam struktur pengawasannya. Alih-alih merombak total, perintah ini tidak menciptakan badan regulator baru atau memindahkan kewenangan antar lembaga. Setiap institusi negara tetap memegang kendali independen sesuai fungsi aslinya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, otoritas pajak setempat, Nigerian Revenue Service, kini tengah merumuskan pembaruan kebijakan mereka khusus untuk menangani perpajakan ekosistem aset digital.
Fokus aturan baru ini juga membidik para pelaku usaha yang masih beroperasi di luar radar. Pemerintah akan menutup rapat celah bagi operator tak terdaftar. Setiap registrasi bisnis kripto nantinya wajib mematuhi klasifikasi yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas dan karakter aset yang mereka tangani.
📌 Baca JugaNegosiator Kripto Gedung Putih Tunda Wajib Militer Kedua Kalinya - Ironinya Sang Deputi Malah Mundur
Peringatan IMF dan Kewajiban Data
Pengetatan aturan ini sebenarnya melanjutkan upaya pengawasan yang sudah berjalan. Sejak Januari 2026, otoritas telah mewajibkan para penyedia layanan kripto menautkan transaksi pengguna ke nomor identifikasi pajak. Pada beberapa situasi, platform juga dituntut mengaitkan transaksi langsung ke nomor identitas nasional pelanggan.
Langkah penertiban berhati-hati ini sejalan dengan pandangan lembaga keuangan internasional. IMF menyoroti posisi krusial Nigeria di pasar kripto global. Mereka menekankan bahwa negara berpenduduk padat ini membutuhkan regulasi yang terbuka bagi inovasi, namun tetap harus berlandaskan pada kebijakan makroekonomi yang baik.
Mengatur perputaran uang miliaran dolar dari ekosistem tanpa perantara ini memang menjadi ujian berat bagi banyak negara berkembang. Melalui dekrit terbarunya, Nigeria mencoba memastikan antusiasme warganya pada kripto berjalan seirama dengan stabilitas finansial negara.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
