Ironisnya, yang menghambat cadangan Bitcoin strategis pemerintah Amerika Serikat bukan soal ketersediaan koin. Pemerintah federal diperkirakan memegang lebih dari 300.000 BTC - setara sekitar $21 miliar, sebagian besar hasil penyitaan aset. Yang bikin mandek justru pertengkaran birokrasi: Departemen Keuangan (Treasury) dan Departemen Perdagangan (Commerce) sama-sama ingin memegang kendali atas tumpukan aset itu.
Perintah Eksekutif yang Belum Menemukan Rumah
Perintah eksekutif untuk membangun cadangan ini sudah diteken sejak Maret 2025, dengan rencana awal menempatkannya di bawah Treasury. Namun lebih dari setahun kemudian, Gedung Putih menyebut masih “mengevaluasi struktur terbaik”. Kantor Legal Counsel di Departemen Kehakiman bahkan turun tangan meninjau departemen mana yang secara hukum berhak mengelola aset kripto tersebut. Satu hal yang sudah jelas: Bitcoin yang dikuasai Treasury “tidak boleh dijual dan harus dipertahankan sebagai aset cadangan”.
Ketika Politik Lebih Lambat dari Teknologi
Kasus ini memperlihatkan jurang klasik antara kecepatan teknologi dan lambannya proses politik. Bitcoin bisa dipindahkan antar-dompet dalam hitungan menit, tapi memutuskan lembaga mana yang menyimpannya butuh berbulan-bulan tarik-menarik. Kongres pun belum menghasilkan legislasi yang menurut penasihat Gedung Putih diperlukan untuk menopang rencana ini secara permanen.
📌 Baca JugaCZ Sindir Taruhan AI $725 Miliar Wall Street: ‘AI Tak Melindungimu dari Inflasi, Bitcoin Bisa’
Buat pasar, klausul “tidak boleh dijual” sebenarnya kabar yang menenangkan - artinya ratusan ribu BTC itu tak akan tiba-tiba membanjiri pasar. Tapi selama perebutan kursi pengelola belum selesai, cadangan strategis ini akan tetap jadi rencana besar yang jalan di tempat.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
