Voting prosedural CLARITY Act di Senat pada 15 September menghadapi hambatan ganda dari dua kekuatan besar di Washington. Hanya sehari sebelum pemungutan suara yang mewajibkan 60 dukungan suara, delapan asosiasi perbankan Amerika Serikat melayangkan surat resmi kepada pemimpin Senat John Thune dan Chuck Schumer pada 14 September. Kelompok bank ini menuntut perombakan pasal-pasal kunci sebelum draf undang-undang masuk ke lantai Senat.
Selain perbankan, koalisi pimpinan Jaksa Agung New York Letitia James bersama 17 jaksa agung negara bagian ikut menolak rancangan undang-undang ini. Fokus penolakan kelompok jaksa ada pada klausul federal preemption. Mereka menilai aturan itu akan memangkas kewenangan hukum sekuritas tingkat negara bagian, sehingga menyulitkan otoritas lokal menyeret pelaku penipuan kripto ke meja hijau.
Meski jaksa agung bergerak atas nama pelindungan publik, perlawanan asosiasi bank dipicu persaingan komersial langsung: mempertahankan pangsa pasar deposito dari serbuan stablecoin.
Satu Kata Pemicu Eksodus Dana
Fokus penolakan perbankan berpusat pada Section 10404 dalam draf CLARITY Act yang mengatur kerangka kerja pembayaran menggunakan stablecoin. Menurut asosiasi bank, rumusan pasal itu memberi celah bagi entitas kripto untuk menawarkan imbal hasil yang fungsinya sama persis dengan bunga deposito bank konvensional.
Keberatan perbankan mengerucut tajam pada satu kata di subseksi (c)(1)(A): ‘solely’. Para bankir membidik kata ini sebagai landasan hukum bagi penerbit stablecoin untuk merancang program reward berdasarkan saldo pengguna. Jika program semacam ini dilegalkan, nasabah bisa memindahkan uang mereka dari rekening bank tradisional menuju dompet stablecoin demi mengejar bunga kripto.
Untuk menutup celah itu, asosiasi perbankan mendesak Kongres menghapus kata ‘solely’ dari draf sekaligus merevisi kalimat yang memuat referensi ‘payment stablecoin balance’ dan ‘interest-bearing bank deposit’. Manuver penyuntingan dokumen ini bertujuan memastikan platform stablecoin tidak bisa meniru fungsi bank tanpa tunduk pada rezim pengawasan perbankan federal.
📌 Baca JugaUni Eropa Ancam Pembuat Dompet Kripto Denda $17,3 Juta - Waktu Lapor Celah Keamanan Tinggal 24 Jam
Peluang Menipis Jelang Voting
Tekanan ganda dari penegak hukum negara bagian dan pelobi perbankan datang di waktu yang buruk. Analisis sebelumnya telah menempatkan peluang CLARITY Act untuk lolos tertahan di angka 24 persen.
Syarat 60 suara untuk memuluskan voting prosedural membuat tiap penolakan bernilai mahal. Bagi industri kripto, pertarungan pada 15 September membuktikan bahwa hambatan regulasi stablecoin kini bukan melulu soal pelindungan konsumen. Bank-bank besar mulai melawan balik karena sadar produk kripto berpotensi menyedot dana simpanan nasabah mereka secara langsung.
Dilansir dari crypto.news.
Sebelumnya: Senat AS Gelar Voting CLARITY Act 15 September - Gagal Dapat 60 Suara Berarti Kripto Lari ke Singapura
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
