RUU CLARITY Act (H.R. 3633) menghadapi pemungutan suara cloture di lantai Senat Amerika Serikat pada 15 September 2026. Tahapan ini belum menentukan pengesahan akhir undang-undang, melainkan proses prosedural untuk membuka perdebatan formal. Mekanisme cloture mewajibkan dukungan minimal 60 suara senator. Syarat mayoritas super ini otomatis memberikan kekuatan negosiasi kepada partai minoritas jika kubu mayoritas gagal mengamankan jumlah suara itu sendirian.
Executive Director White House Digital Asset Advisory Council Patrick Witt langsung mendesak para senator dari kedua partai politik memberikan dukungan untuk mosi melangkah maju. Witt memperingatkan bahwa satu kegagalan voting bisa langsung menutup jendela legislatif yang tersisa, sekaligus membiarkan Amerika Serikat berjalan tanpa kerangka pasar kripto federal. Menteri Keuangan Scott Bessent membawa argumen senada. Bessent menekankan ketiadaan aturan pasti terus mendorong pusat pengembangan aset digital pindah keluar dari batas negara menuju yurisdiksi pesaing seperti Singapura dan Abu Dhabi.
Lobi Dua Industri yang Berselisih
Laporan Reuters pada 9 September mencatat bahwa perusahaan kripto dan kelompok perbankan mulai memperketat aktivitas lobi mereka menjelang pemungutan suara. Bukannya bersatu mengawal RUU, kedua industri ini berselisih tajam mengenai sejumlah poin krusial. Perdebatan terpusat pada aturan mengenai imbal hasil stablecoin, penempatan deposito bank, standar kontrol anti-pencucian uang, serta tarik-menarik soal pembagian otoritas regulasi di antara lembaga pengawas.
Perjalanan rancangan undang-undang ini menuju lantai Senat sudah merangkum proses panjang. Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan versi mereka melalui perbandingan suara 294-134 pada Juli 2025. Proses berlanjut sepuluh bulan kemudian saat Komite Perbankan Senat memajukan versi revisinya dengan dukungan 15-9 pada Mei 2026. Rangkaian ini memuncak ketika Senate Majority Leader John Thune mengajukan mosi cloture tepat sebelum para senator memasuki masa reses bulan Agustus.
Pilihan Sempit Jelang Pemilu Paruh Waktu
Apabila mosi cloture pada 15 September nanti kandas mencapai ambang batas 60 suara, para pimpinan dari kubu Republik memang masih memiliki wewenang untuk mempertimbangkan ulang voting atau mencari celah prosedural lain.
📌 Baca JugaDua Miliarder Kripto Guyur Partai Reform UK Rp1,5 Triliun - Kenapa Mereka Bayar Lunas di Muka?
Namun, sisa waktu kerja di lantai Senat sangat terbatas mengingat perhatian sudah terbagi untuk persiapan pemilu paruh waktu 2026. Sempitnya jadwal membuat percobaan dorongan kedua memakan risiko besar dan sangat sulit dilakukan. Nasib pedoman kripto tingkat federal AS kini mutlak bergantung pada kesepakatan lintas partai di detik-detik terakhir.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
