Parlemen Inggris tengah bergerak cepat. Puluhan anggota parlemen dari Partai Labour tengah mengumpulkan dukungan untuk memaksa pemerintah mengubah moratorium donasi politik berbasis kripto-yang sejauh ini masih bersifat sementara-menjadi larangan permanen. Pemicunya bukan sekadar kekhawatiran teknis soal keamanan siber, melainkan skandal dana yang membelit partai rival, Reform UK, dan pemimpinnya, Nigel Farage.
Menurut laporan The Guardian, amandemen ini diajukan ke RUU Representation of the People yang tengah dibahas parlemen. Liam Byrne, ketua komite bisnis parlemen sekaligus tokoh di balik amandemen larangan kripto, menyebut politisi Reform UK tampak rela menempuh “cara-cara luar biasa” untuk menghindari pengawasan atas sumber dana mereka. Amandemennya sudah mengantongi setidaknya 20 tanda tangan dukungan pada Kamis siang waktu setempat.
Donasi Rp102 Miliar yang Bikin Parlemen Berang
Akar masalahnya cukup dramatis. Farage saat ini tengah diselidiki oleh Komisioner Standar Parlemen terkait hadiah senilai £5 juta-setara sekitar Rp102 miliar-dari taipan ekspatriat Christopher Harborne, yang diterimanya tak lama sebelum ia mengumumkan pencalonan sebagai anggota parlemen pada Juni 2024. Hadiah itu memang bukan dalam bentuk kripto, namun cukup mencurigakan hingga memicu laporan aktivitas mencurigakan dari pihak perbankan yang tak yakin bisa melacak asal-usul dananya. Farage membantah melakukan kesalahan apa pun.
Kecurigaan makin menumpuk setelah terungkap bahwa Restore Britain, partai baru besutan Rupert Lowe, meluncur dengan dana £2,5 juta (sekitar Rp51 miliar) di rekeningnya tanpa mengungkap dari mana uang itu berasal. Reform UK sendiri tercatat sebagai partai besar Inggris pertama yang menerima donasi kripto, sejak Juni 2025-dan sejak itu pula kekhawatiran soal celah pelacakan dana mulai serius dibahas.
Empat Amandemen untuk Menutup Semua Celah Sekaligus
Larangan kripto permanen hanyalah satu dari empat amandemen yang diajukan kubu pemberontak Labour. Anneliese Dodds, mantan menteri kabinet, mengusulkan pemangkasan batas dana kampanye hampir sepertiga, dari £34 juta menjadi £24,4 juta. Yuan Yang mengusulkan pembatasan jumlah dana yang boleh dipegang partai baru sejak awal berdiri, sementara Mark Sewards mendorong pemeriksaan ketat terhadap donasi yang berpotensi jadi kedok kepentingan asing untuk memengaruhi demokrasi Inggris.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
Moratorium donasi kripto sendiri mulai berlaku Maret lalu, setelah Rycroft Review yang ditugaskan pemerintah memperingatkan bahwa sifat anonim transfer aset digital bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan dana asing ke politik domestik. Penulis laporan itu, Philip Rycroft, sebenarnya menyarankan jeda sementara saja agar regulasi punya waktu mengejar ketertinggalan-bukan larangan permanen. Amandemen para pemberontak Labour justru ingin menutup opsi itu untuk selamanya, sejalan dengan langkah Irlandia dan Brasil yang sudah lebih dulu melarang total donasi kripto ke partai politik.
Drama ini menunjukkan bahwa perdebatan soal kripto bukan cuma soal harga dan teknologi, tapi juga soal siapa yang berhak mendanai kekuasaan-dan seberapa jauh anonimitas blockchain boleh dipakai untuk menyembunyikan jawabannya. Kalau amandemen ini lolos, Inggris akan bergabung dengan negara-negara yang memilih menutup pintu itu rapat-rapat, alih-alih sekadar mengintipnya.
Dilansir dari Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
