Menjadikan Bitcoin sebagai jaminan pinjaman memberi satu keuntungan jelas bagi pemegang aset: mereka mendapat likuiditas tunai seketika tanpa perlu menjual koin, sehingga terhindar dari kewajiban pajak capital gain di Amerika Serikat. Namun, jalur kas bebas pajak ini menuntut standar keamanan tingkat tinggi di belakang layar, terutama soal siapa yang memegang kendali atas koin jaminan selama masa kredit berjalan.
CTO Arch Lending, Himanshu Sahay, menegaskan bahwa layanan kredit dengan kolateral Bitcoin mutlak membutuhkan kustodi terpercaya (qualified custody) dan kebijakan tanpa rehipotekasi (zero rehypothecation). Kebijakan tanpa rehipotekasi berarti platform dilarang menyentuh atau memutar ulang aset jaminan nasabah untuk mencari keuntungan tambahan di pasar sekunder.
Batas LTV dan Risiko Jatuhnya Harga
Skema pinjaman ini memang membebaskan nasabah dari pajak, tapi menempatkan mereka berhadapan langsung dengan volatilitas pasar. Peminjam menghadapi risiko margin call dan likuidasi paksa jika harga pasar Bitcoin jatuh tajam di bawah rasio pinjaman terhadap nilai jaminan (Loan-to-Value atau LTV) yang disepakati di awal kontrak. Platform Arch Lending sendiri mematok batas maksimal LTV ini pada angka 60%.
Bila pergerakan harga menembus batas rasio ini, nasabah harus memilih: segera menyuntikkan dana tambahan, menambah jaminan, atau membiarkan Bitcoin mereka dijual paksa oleh sistem. Ini adalah risiko terukur yang bergantung pada angka pasar. Namun, ada satu risiko sistemik lain yang bisa melenyapkan aset nasabah tanpa peringatan margin call.
Memutus Rantai Kegagalan Pihak Ketiga
Risiko sistemik itu berasal dari praktik rehipotekasi yang memicu kegagalan pihak ketiga (counterparty risk). Untuk mencegah hal ini, Arch Lending menitipkan seluruh kolateral nasabah di Anchorage Digital Bank. Pemilihan institusi ini didasarkan pada status Anchorage sebagai bank kustodian berlisensi federal AS, yang menjamin koin nasabah diam di tempat dan tidak akan disalahgunakan.
Sejarah pasar kripto membuktikan mahalnya kelalaian di area ini. Praktik memutar ulang aset jaminan nasabah adalah pemicu utama di balik efek domino yang menyebabkan kehancuran massal platform pinjaman pada tahun 2022. Saat itu, koin jaminan dipinjamkan lagi ke pihak lain, sehingga saat satu entitas gagal bayar, rentetan platform ikut runtuh dan nasabah kehilangan seluruh aset mereka.
๐ Baca JugaDetektif ZachXBT Bongkar Manipulasi Rp93 Triliun Token LABtrade - 95 Persen Pasokan Dikuasai Orang Dalam
Bagi pemilik Bitcoin, mengambil pinjaman dari platform tanpa perlindungan kustodi resmi berarti meletakkan koin mereka di meja judi sekunder. Memastikan adanya klausul tanpa rehipotekasi kini menjadi kewajiban mutlak sebelum menandatangani kontrak kredit apa pun.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
