Kelompok lintas partai di parlemen Inggris, Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG), resmi meluncurkan penyelidikan parlementer mengenai akses perbankan bagi industri kripto Inggris. Penyelidikan ini dimulai hanya beberapa pekan setelah Inggris menyelesaikan kerangka regulasi kripto barunya.
Sebuah survei yang dirilis oleh UK Cryptoasset Business Council pada Januari 2026 menyoroti masalah ini. Mereka menemukan perbankan memblokir atau menunda sekitar 40% transfer yang ditujukan ke bursa kripto. Dampak pembatasan ini langsung terasa: 70% bursa dalam survei mengaku harus mengurangi investasi, menunda ekspansi, atau mengerem rekrutmen pegawai di Inggris. Laporan ini juga merinci daftar bank yang membatasi transaksi kripto nasabah, antara lain HSBC, Nationwide, NatWest, Santander, dan Starling Bank.
Penyelidikan APPG dipimpin bersama oleh Lord Vaizey of Didcot - mantan menteri ekonomi digital - dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Gurinder Singh Josan. Fokus mereka tertuju pada hambatan bisnis sehari-hari: akses pembuatan rekening, penolakan asuransi, penerapan batas transfer sepihak, hingga pemblokiran pembayaran. Mereka bertugas menilai apakah semua tindakan perbankan ini masih proporsional.
Mencari Pelajaran dari Luar Negeri
Inggris tidak sendirian menghadapi benturan antara inovasi digital dan institusi tradisional. APPG menyatakan akan mempelajari pendekatan kebijakan yang diambil Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Uni Eropa sebagai bahan perbandingan.
Gesekan di negara lain membuktikan betapa sulitnya relasi ini. Di AS, bursa Kraken baru saja memenangkan dana kompensasi $22 juta dari mantan auditor yang memutus layanan tanpa peringatan. Di Australia, Coinbase terang-terangan menuduh bank lokal memberlakukan “larangan tidak sah” untuk menekan aktivitas mereka.
Panitia membuka penerimaan bukti tertulis dari publik maupun pelaku industri hingga 31 Agustus. Setelah semua masukan terkumpul, APPG akan merumuskan laporan dan mempublikasikan rekomendasi untuk pemerintah. Linimasa ini dirancang ketat: Financial Conduct Authority (FCA) dijadwalkan mulai menerima aplikasi otorisasi dari perusahaan kripto sebulan kemudian, tepatnya pada 30 September.
📌 Baca JugaRusia Buka Pintu Kripto Lintas Batas - Tapi Batasi Warga Biasa Beli Maksimal 300 Ribu Rubel Setahun
Janji Pemerintah yang Dipertaruhkan
Pelaku industri kini menagih komitmen yang pernah diucapkan pemerintah. Pada bulan Maret lalu, Sekretaris Ekonomi Lucy Rigby pernah berbicara di depan parlemen tentang nasib perusahaan patuh hukum. Ia menegaskan pemerintah tidak mengharapkan entitas kripto berlisensi FCA akan dibatasi hak perbankannya semata-mata karena sektor industri yang mereka geluti.
Namun statistik pemblokiran menunjukkan realitas kontras di lapangan. Perusahaan kripto di Inggris membutuhkan kepastian operasional mendasar sebelum mengajukan lisensi. Undang-undang baru yang rapi tidak akan berarti banyak jika pelaku usaha tetap dilarang membuka rekening koran atau membayar asuransi karyawan. Ujian sesungguhnya bagi ambisi Inggris ada di depan mata: mampukah mereka menekan bank tradisional agar membuka pintu bagi industri yang baru mereka atur.
Dilansir dari Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
