Konfrontasi terbuka terjadi antara kepala pemerintahan Israel dan bank sentral negaranya sendiri terkait penggunaan aset kripto. Bank of Israel menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengusulkan pemanfaatan kripto untuk menghindari sanksi keuangan internasional. Penolakan dari otoritas moneter tidak membuat sang perdana menteri mundur; Netanyahu menegaskan niatnya untuk terus melangkah.
Situasi berseberangan itu menarik perhatian luas karena mempertemukan pemimpin eksekutif dan lembaga moneter tertinggi dalam satu panggung perbedaan.
Sikap Tegas Bank Sentral
Gubernur Bank of Israel menyampaikan penolakan itu tanpa keraguan. Dalam pernyataannya, gubernur menegaskan bahwa kripto “tidak bisa digunakan sebagai jalur untuk menghindari sanksi”. Pernyataan itu menegaskan tidak adanya dukungan teknis dari bank sentral terhadap wacana penggunaan aset digital oleh pemerintah.
Netanyahu membalas penolakan itu dengan sikap bertahan. Menanggapi peringatan dari otoritas moneter, Netanyahu berkata: “Saya mendengarkan, tapi saya melakukan apa yang saya pikir [terbaik].” Pernyataan itu memperlihatkan kehendak sang perdana menteri untuk tetap menjalankan agenda yang ia rancang, kendati lembaga moneter negara menentangnya di ruang publik.
Akun @Cointelegraph di X menandai benturan ini sebagai berita besar. Media itu menyoroti konfrontasi terbuka antara kepala pemerintahan dan otoritas moneter negara sebagai momen perselisihan yang langka dalam kebijakan keuangan.
Tekanan Sanksi dan Peringatan Internal
Usulan Netanyahu dirancang untuk merespons tekanan sanksi keuangan yang kini dihadapi Israel dari sejumlah pihak internasional terkait konflik di Timur Tengah. Netanyahu mengajukan rencana blockchain untuk menghadapi tekanan sanksi finansial itu, meski rincian mengenai aset yang akan dipakai maupun jadwal penerapannya belum dirinci kepada publik.
Penolakan terhadap rencana itu tidak hanya bersumber dari bank sentral. Di panggung politik domestik, seorang mantan anggota kabinet keamanan bahkan menyebut rencana pemanfaatan blockchain ini sebagai ancaman nasional. Pernyataan itu memperlihatkan adanya resistensi di bidang keamanan terhadap gagasan sang perdana menteri.
📌 Baca JugaPajak Kripto 22% Korea Selatan Berpeluang Ditunda ke 2029 - Celah Bursa Asing Jadi Ganjalan
Preseden Langka di Panggung Global
Konfrontasi terbuka antara kepala pemerintahan dan bank sentral soal kripto merupakan preseden langka di dunia. Situasi ini meningkatkan taruhan geopolitik dari wacana penggunaan kripto sebagai instrumen menghindari sanksi internasional.
Peristiwa ini memperlihatkan posisi pelik yang muncul saat sebuah negara menghadapi tekanan sanksi keuangan. Ketika kepala pemerintahan memilih membuka opsi blockchain sementara bank sentralnya menolak jalur kripto, sengketa ini menegaskan bahwa penerapan aset digital di tingkat negara kini menjadi panggung benturan politik tingkat tinggi.
Dilansir dari @Cointelegraph di X.
Baca juga: OCC Sahkan Aturan Stablecoin GENIUS Act - Bankir AS Cemas Simpanan Nasabah Pindah ke Kripto
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
