Kewenangan otoritas untuk merampas aset kripto di dompet pribadi akhirnya dicarikan payung hukum pasti. Empat pejabat National Tax Service Korea Selatan - termasuk ketua tim investigasi Jang Hee-won - merilis usulan amandemen Criminal Procedure Act dalam jurnal Criminal Policy Research edisi Juni 2026. Fokusnya menyusun kerangka aturan resmi untuk menyita aset dari sistem self-custody yang kuncinya dipegang langsung oleh pengguna.
Langkah ini diambil untuk menutup lubang hukum pasca putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2025. Pengadilan mengesahkan bahwa Bitcoin bisa disita dari wallet yang berada di bursa pertukaran. Namun, sistem peradilan belum merumuskan tata cara eksekusi ketika aset itu diamankan di dalam wallet mandiri.
Kenapa Aturan Lama Tidak Mempan?
Masalah utamanya ada pada landasan perundangan yang usang. Pasal 120 Criminal Procedure Act tidak pernah dirancang untuk instrumen aset berbasis blockchain. Hambatannya terletak pada karakter token digital: pemilik dompet bisa dengan bebas menyimpan salinan private key di berbagai medium berbeda.
Kondisi ini menyulitkan para penyidik di lapangan. Bahkan ketika sebuah dompet fisik berhasil disita dari rumah pemilik, tersangka tetap memiliki jalur masuk untuk memindahkan seluruh asetnya sebelum aparat penegak hukum memindahkannya ke penampungan resmi.
Guna menekan ruang gerak ini, proposal baru mewajibkan surat perintah penggeledahan memuat parameter spesifik. Kepolisian wajib mencantumkan jenis dan jumlah aset yang ditarget, alamat wallet terverifikasi, alamat dompet tujuan negara, metode transfer, hingga rincian tata cara penyimpanannya kelak.
Mencegah Pencurian dari Dalam
Risiko keamanan ternyata tak sekadar bersumber dari tersangka. Daripada memberikan hak kuasa aset pada satu lembaga tunggal, para peneliti ini mengajukan konsep dompet yang dikelola bersama. Praktiknya akan melibatkan pihak pengadilan sekaligus otoritas investigasi untuk memblokir celah manipulasi oknum internal.
📌 Baca JugaNegosiator Kripto Gedung Putih Tunda Wajib Militer Kedua Kalinya - Ironinya Sang Deputi Malah Mundur
Saran penyebaran hak akses ini tidak lepas dari rentetan kejadian memalukan yang baru saja terjadi. Pada Februari 2026, National Tax Service mencetak rekor keteledoran saat merilis siaran pers yang tanpa sengaja memuat susunan frasa pemulihan dompet sitaan. Buntutnya mahal: pihak luar melihat data itu dan merampas kripto senilai $4,8 juta.
Insiden kebocoran itu memaksa pembentukan satuan tugas khusus demi membereskan alur penyitaan, penyimpanan, hingga likuidasi aset kripto. Usaha ini berjalan berdampingan dengan agenda makro pemerintah Korea Selatan yang kini sibuk mematangkan peta jalan pembuatan stablecoin won dan perombakan kebijakan valuta asing.
Kerangka hukum penyitaan ini akan memberikan kepastian standar operasi. Jika pembagian brankas peradilan ini diterapkan, negara akan kembali punya instrumen kuat untuk mengambil harta dari dompet kriminal - dan kali ini tanpa takut kecurian dari laci sendiri. Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
