Mantan Menteri Pertahanan AS periode 2019-2020, Mark Esper, menyerukan Senat untuk segera meloloskan Digital Asset Market Clarity Act. Menjelang pemungutan suara prosedural pada 15 September 2026, Esper menyebut draf aturan itu bukan sekadar undang-undang layanan keuangan biasa. Ia melabelinya sebagai undang-undang keamanan nasional.
Komentar Esper dibagikan oleh Chief Policy Officer Coinbase, Faryar Shirzad, di platform X. Saat ini Esper sendiri menjabat di Coinbase Global Advisory Council.
Menurut Esper, kekuatan Amerika Serikat bergantung pada dominasi dolar dan jaringan pembayaran global. Ia memperingatkan bahwa pergeseran aktivitas kripto ke platform luar negeri dengan kontrol lemah justru merugikan negara. Lembaga pemerintah kehilangan kemampuan melacak aliran dana dan bertindak terhadap jaringan terlarang akibat ketiadaan aturan dalam negeri yang jelas.
Perlombaan Sistem Pembayaran Global
Esper menyoroti ancaman nyata jika Washington terus menunda pengesahan aturan. China disebut memiliki lebih banyak waktu untuk membangun sistem pembayaran baru di luar pengaruh Amerika Serikat. Aturan kripto yang jelas dinilai penting untuk mempertahankan pengawasan finansial negara dan penegakan sanksi internasional.
Draf undang-undang itu menyertakan instrumen pertahanan tambahan. Bagian 10303 dari RUU akan memperluas kewenangan khusus Departemen Keuangan di bawah Bagian 311 USA PATRIOT Act. Perluasan wewenang memberi pemerintah hak melarang transfer aset digital yang terkait dengan yurisdiksi asing atau institusi yang dianggap mengancam.
RUU juga membagi wewenang pengawasan antara dua lembaga besar. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) memegang kendali atas aset digital berbasis komoditas, sementara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menangani token maupun transaksi yang diperlakukan sebagai sekuritas.
Ujian 60 Suara di Senat
Nasib dokumen itu kini berada di tangan Senat. Senate Majority Leader John Thune sudah mengajukan permohonan cloture sebelum masa reses Agustus. Pemungutan suara akhirnya dijadwalkan pada 15 September setelah para senator kembali bertugas.
Masalah utama terletak pada peta suara. Keputusan cloture membutuhkan minimal 60 dukungan. Kubu Republik dipastikan tidak bisa mencapai ambang batas itu tanpa tambahan suara dari perwakilan Demokrat.
📌 Baca Juga1 Miliar Rubel Lewat Alamat Gelap: Rusia Sikat 2.600 Dompet Kripto - Tepat Sebelum Aturan Baru Berlaku
DPR AS sebelumnya sudah menyetujui versi H.R. 3633 lewat perolehan suara 294 berbanding 134 pada Juli 2025. Di tingkat komite, Senate Banking Committee juga meloloskan draf yang sama dengan suara 15-9, didukung oleh dua senator Demokrat.
Apa yang Menahan Kesepakatan?
Tiga perselisihan masih menjadi ganjalan di meja perundingan. Para anggota dewan belum sepakat mengenai aturan desentralisasi keuangan (DeFi), pembatasan etika bagi pejabat publik yang memegang aset digital, serta aturan imbal hasil stablecoin.
Terkait poin imbal hasil, asosiasi perbankan Amerika Serikat meminta revisi khusus pada Bagian 404. Kelompok perbankan khawatir produk bunga stablecoin bisa memindahkan deposito besar-besaran dari bank komunitas ke instrumen aset digital.
Tanpa titik temu pada tiga sengketa teknis itu, voting bulan depan berisiko gagal mencapai kuorum. Argumen keamanan nasional dari mantan Menhan pun terancam kandas oleh perselisihan perbankan dan aturan etika.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
