Komite Keuangan Majelis Nasional Prancis mengadopsi amandemen I-CF821 pada Jumat untuk memperluas pengawasan pajak ke dompet kripto pribadi. Berdasarkan draf aturan, wajib pajak yang menyimpan aset kripto mandiri (self-custodied) senilai minimal €100.000 atau sekitar $112.000 wajib melaporkan kepemilikannya ke kantor pajak. Pemegang aset yang mengabaikan kewajiban ini menghadapi ancaman denda hingga €10.000.
Fokus pengawasan kini bergeser dari bursa kripto teregulasi ke ruang penyimpanan mandiri pengguna.
Sasaran Khusus Dompet Pribadi
Kewajiban pelaporan memiliki batasan yang tegas. Aturan tidak menyasar aset yang disimpan pada penyedia layanan aset kripto (CASP) berlisensi, melainkan khusus membidik dompet pribadi dan hardware wallet. Pemilik aset yang memenuhi kriteria nilai wajib mendeklarasikan saldo kepemilikan mereka per 31 Desember setiap tahun.
Charles de Courson, Jean-Pierre Bataille, dan Michel Castellani dari kelompok parlemen LIOT (Liberties, Independents, Overseas and Territories) mensponsori amandemen ini. Ketiganya mengajukan usulan setelah melihat temuan investigasi parlemen mengenai perpajakan kalangan kaya. Investigasi itu mengungkap ketimpangan pelaporan yang lebar pada 2021: keuntungan modal dari aset kripto di Prancis mencapai €3,5 miliar, tetapi total nilai kepemilikan kripto yang dilaporkan ke kantor pajak pada tahun itu hanya €400 juta.
Amandemen I-CF821 bukan satu-satunya usulan perpajakan kripto yang disetujui komite. Sepanjang pekan yang sama, Komite Keuangan meloloskan lima amandemen terkait aset digital ke dalam draf regulasi. Paket usulan mencakup pengenaan exit tax bagi kepemilikan kripto di atas €800.000 jika wajib pajak pindah ke luar negeri, serta penghentian penangguhan pajak untuk transaksi konversi kripto ke stablecoin yang didukung mata uang fiat.
Mengapa Aturan Ini Belum Tentu Berlaku?
Persetujuan di tingkat komite tidak otomatis mengubah usulan ini menjadi undang-undang. Tepat setelah meloloskan amandemen kripto, Komite Keuangan justru menolak bagian pendapatan dari rancangan undang-undang anggaran 2027 yang lebih luas lewat pemungutan suara dengan hasil 31 banding 3.
Penolakan terhadap draf anggaran induk itu membuat amandemen yang sudah disetujui harus diajukan ulang ke ruang sidang utama. Majelis Nasional Prancis dijadwalkan memulai debat mengenai draf undang-undang ini pada Selasa. Tanpa persetujuan dari seluruh anggota parlemen dalam proses legislatif lanjutan, klausul denda maupun kewajiban lapor dompet mandiri belum memiliki kekuatan hukum.
📌 Baca JugaRUU Clarity Kandas di Senat AS - SEC dan CFTC Ambil Alih Atur Pasar Tanpa Kongres
Bagi pemilik aset kripto di Prancis, arah kebijakan parlemen memperlihatkan niat nyata untuk memperketat pengawasan terhadap penyimpanan pribadi. Namun selama perdebatan anggaran belum tuntas di ruang sidang, belum ada kepastian hukum yang mengikat dompet mereka.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: CFTC Ubah Status Bursa Prediksi Jadi Swap - Manuver Komisioner Tunggal Hadapi Mahkamah Agung
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
