Di pasar prediksi Polymarket, probabilitas CLARITY Act (H.R. 3633) diteken Presiden Trump sebelum akhir 2026 anjlok ke 25% dari sebelumnya 30% pada awal pekan ini. Angka pesimis ini muncul justru ketika desakan dari berbagai pihak makin kencang.
Tapi waktu yang tersisa sebelum Senat masuk masa reses pada bulan Agustus semakin sempit, sementara draf aturan kripto ini harus berebut panggung dengan rentetan agenda urgen negara lainnya.
Merespons menipisnya sisa waktu, Grayscale mengirim surat peringatan kepada para senator untuk segera menggelar pemungutan suara sebelum reses dimulai. Mereka membeberkan fakta bahwa saat ini ada ratusan ribu warga Amerika Serikat yang memegang produk investasi digital mereka. Tidak berhenti di situ, induk perusahaan Digital Currency Group turut melayangkan surat senada langsung kepada Senate Majority Leader Thune dan Minority Leader Schumer.
Desakan tidak hanya datang dari swasta. Treasury Secretary Bessent bahkan meminta Senat terang-terangan untuk mengambil keputusan “SEKARANG”. Namun jadwal Senat telanjur disesaki oleh antrean urusan lain, mulai dari nominasi, pencairan dana pemerintah, hingga perumusan sanksi untuk Iran serta penanganan konflik Rusia-Ukraina. Menurut keterangan Senator Lummis, Thune sebenarnya sudah mereservasi slot waktu khusus untuk CLARITY Act, tapi sampai detik ini belum ada jadwal pasti kapan RUU itu akan dibahas.
Titik Temu di Atas Kertas
Di tengah ketidakpastian jadwal sidang, ada secercah harapan dari jalur lobi. Tokoh SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, memprediksi Trump akan menyetujui draf kompromi etika yang sedang dirundingkan oleh Senator Thom Tillis dari kubu Republik dan Senator Ruben Gallego dari kubu Demokrat. Kompromi ini menawarkan peran baru bagi jaksa agung tingkat negara bagian untuk ikut menegakkan aturan pembatasan aset digital bagi pejabat federal - sebuah tugas yang selama ini eksklusif dipegang oleh jaksa agung federal.
Teks kompromi itu sudah diserahkan ke Gedung Putih sejak hari Kamis. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi apakah dokumen ini sudah sampai di meja kerja Trump atau masih tertahan di staf kepresidenan. Kalaupun Senat akhirnya mengajukan amandemen dari teks ini, naskah akhirnya masih harus disetujui ulang oleh DPR dan Senat sebelum bisa ditandatangani Trump. Sebagai catatan, DPR Amerika Serikat sudah meloloskan CLARITY Act dengan perolehan suara meyakinkan 294 berbanding 134 pada bulan Juli 2025 lalu, yang mencakup dukungan dari 78 anggota Demokrat.
📌 Baca JugaWaktu Sidang Senat Cuma Sisa Tujuh Hari - Kompromi Etika CLARITY Act Baru Mendarat di Gedung Putih
Apa Saja Hambatan yang Tersisa?
Bukan sekadar urusan waktu dan prosedur birokrasi, perjalanan undang-undang ini masih tersandera oleh perdebatan alot soal substansi aturan. Hambatan yang tersisa mencakup polemik ketentuan pemberian hadiah atau rewards stablecoin, bentuk perlindungan hukum bagi para developer blockchain, serta ketidakjelasan pembagian kewenangan antara lembaga SEC dan CFTC. Tiga isu ini masih menjadi ganjalan besar yang harus dicarikan jalan keluarnya dalam hitungan hari.
Kegagalan mengesahkan aturan ini sebelum palu reses Agustus diketuk akan melempar seluruh debat lebih jauh ke kalender legislatif akhir tahun yang padat. Bagi para pengusaha kripto dan investor lokal yang menantikan kejelasan hukum, penundaan ini berarti mereka masih harus mengemudi tanpa peta panduan hukum di pasar yang kian kompetitif.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
