Senat Amerika Serikat berpacu dengan batas waktu 7 Agustus sebelum reses musim panas tiba. RUU Digital Asset Market Clarity atau CLARITY Act kini tersandera satu debat panas: siapa yang berwenang menegakkan larangan pejabat pemerintah memiliki aset kripto signifikan.
Ketegangan mengerucut pada satu titik buntu. Kubu Demokrat bersikeras wewenang penegakan aturan ini harus dipegang oleh jaksa agung negara bagian atau state attorney general. Di sisi seberang, Gedung Putih dan kubu Republik ingin kendali tetap di tangan jaksa agung federal atau U.S. attorney general.
Aturan Etika Paling Luas dalam Sejarah
Larangan kepemilikan aset ini dirancang mengikat semua cabang pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga seluruh anggota Kongres. Gedung Putih mengklaim Donald Trump setuju pada draf yang mereka sebut sebagai aturan etika paling komprehensif dan luas dalam sejarah. Tapi hingga berita ini terbit, teks resmi kesepakatan itu belum pernah diserahkan ke Demokrat.
Absennya teks resmi ini memicu kecurigaan. Trump dan keluarganya diketahui punya kepentingan besar di sektor kripto, termasuk kepemilikan di entitas World Liberty Financial. Fakta ini membuat Demokrat terbuka menuding potensi korupsi di balik alotnya tarik-menarik wewenang penegak hukum.
Reaksi Pasar dan Beban Aturan Baru
Pasar langsung membaca ketidakpastian di Washington. Di platform Polymarket, peluang lolosnya CLARITY Act sempat anjlok ke 31%, sebelum merangkak naik ke 43% pasca kabar Trump menerima aturan etika. Sentimen ini sempat mendorong Bitcoin naik mendekati $67.000, meski kemudian berbalik turun akibat ketegangan AS-Iran. Sentimen positif juga menjalar ke saham Coinbase dan Circle yang menguat 10% saat kabar kemajuan RUU beredar.
📌 Baca JugaIllinois Sisipkan Pajak Kripto 0,2% di Menit Terakhir Sidang - Kini Aturannya Diseret ke Pengadilan Federal
Di tengah perdebatan yang belum kelar, kubu Demokrat mewacanakan penyisipan kebijakan prediction market ke dalam CLARITY Act. Langkah ini dinilai bisa menggagalkan seluruh proses regulasi. Dalam sidang House Agriculture Subcommittee, pengacara Carl Kennedy bersaksi bahwa CFTC saat ini terlalu kekurangan staf untuk mengawasi prediction market dan aset digital. CLARITY Act sebenarnya diharap bisa memberi kewenangan tambahan untuk fungsi pengawasan itu.
Ujian Terakhir di Bulan September
Kalaupun Senat memecahkan titik buntu ini sebelum 7 Agustus, dokumen RUU masih butuh persetujuan DPR saat mereka kembali bersidang pada bulan September. Rintangan baru sudah menanti: DPR saat ini sedang dilanda perpecahan internal di dalam koalisi Republik yang bisa menghambat laju beleid ini.
Aturan main baru mungkin hampir rampung di atas kertas, tapi tanpa kesepakatan penegak hukum yang mengawalnya, regulasi ini rentan tersandera kepentingan politik di menit-menit akhir. Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
