Bank for International Settlements (BIS) menaruh perhatian penuh pada pergerakan aset digital lintas batas. Lembaga yang sering dijuluki bank sentral dari semua bank sentral ini baru saja merilis studi tentang stablecoin berbasis dolar AS. Kesimpulannya jelas: token kripto yang dipatok ke dolar terbukti sebagian besar tidak terpengaruh oleh aturan kontrol modal antarnegara.
Temuan ini menyoroti perbedaan tajam antara uang kripto dan sistem keuangan tradisional. Deposito bank konvensional dan transfer devisa selalu rentan terhadap pembatasan aliran modal yang dipasang pemerintah. Stablecoin mengabaikan batasan itu, mengalir bebas melintasi yurisdiksi tanpa perlu melewati pengawasan ketat otoritas perbankan.
Tembok Devisa yang Mulai Berlubang
Dampak dari kebebasan sirkulasi ini memukul langsung tata kelola ekonomi negara berkembang atau emerging markets. BIS memperingatkan bahwa adopsi stablecoin berpotensi melemahkan kedaulatan moneter banyak negara. Warga di kawasan ini kini punya akses terbuka untuk menembus pembatasan devisa lokal - mereka hanya perlu menukar mata uang lokal menjadi stablecoin dolar, lalu menyimpannya di dompet digital atau mengirimkannya ke luar negeri dalam hitungan detik.
Bagi Indonesia dan negara berkembang lain, tren ini memicu erosi kontrol Bank Indonesia serta otoritas sejenis atas aliran modal. Aturan devisa yang awalnya dirancang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mencegah pelarian uang tunai bisa lumpuh saat berhadapan dengan transaksi token yang kebal dari identifikasi perbankan konvensional.
Skala yang Sulit Diabaikan
Peringatan institusi seperti BIS muncul tepat ketika kapitalisasi stablecoin global tembus angka $309,7 miliar. Likuiditas pasar aset ini telah tumbuh melampaui fase uji coba dan terlalu besar untuk dipandang sebelah mata. Sebagai gambaran penerimaan di pasar, suplai token USDT yang beredar di dalam jaringan TRON saja mencatat rekor pasokan tertinggi baru di angka $89 miliar sepanjang kuartal kedua 2026.
Uang sebesar $309,7 miliar adalah modal likuid yang ditransaksikan nyaris tanpa jeda setiap hari. Ketika dana sebanyak itu berpindah tangan di luar jangkauan radar tradisional, bank sentral kehilangan pandangan atas kondisi moneter di wilayahnya. Indikator ekonomi lama tidak lagi bisa memetakan sirkulasi aset yang dikendalikan penuh oleh publik lewat teknologi blockchain.
📌 Baca JugaKapitalisasi Stablecoin Tembus $309,7 Miliar - Tapi Studi BIS Buktikan Aset Ini Kebal Kontrol Modal
Apa Langkah Selanjutnya?
Sebagai pihak yang menjembatani koordinasi kebijakan moneter dunia, peringatan BIS tidak pernah berhenti menjadi sekadar opini akademis. Studi dari lembaga ini selalu menjadi landasan dan basis penyusunan regulasi sistem perbankan di puluhan negara. Langkah BIS yang kini mulai membedah ancaman stablecoin menandakan bahwa kerangka aturan pembatasan lintas yurisdiksi sedang dipersiapkan untuk para pembuat kebijakan.
Bank sentral negara berkembang kini menghadapi ujian adaptasi terbesar mereka. Pilihan yang ada cukup jelas: memperbarui instrumen pengawasan keuangan ke era blockchain, atau melihat kedaulatan uang kertas mereka ditelan oleh dominasi dolar digital yang tidak mengenal batas negara.
Dilansir dari @Cointelegraph di X.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
