Kepolisian Nasional Korea Selatan akhirnya menyerahkan urusan pengamanan barang bukti kripto mereka kepada pihak swasta. Dunamu, perusahaan di balik bursa Upbit, memenangkan tender terbuka untuk menyimpan aset digital sitaan aparat. Kesepakatan ini bernilai sekitar 267 juta won atau setara $195.000 dengan durasi kontrak selama satu tahun.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas krisis kepercayaan publik terhadap cara aparat mengelola aset kripto sitaan. Institusi penegak hukum Korsel berulang kali kebobolan dari dalam. Pada Februari 2026, 22 BTC dilaporkan lenyap tanpa jejak dari Kantor Polisi Gangnam. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa, termasuk hilangnya 320 BTC dari Kejaksaan Distrik Gwangju serta rentetan kasus kehilangan barang bukti Bitcoin lain pada 2022.
Teknologi Pengamanan Penuh
Penunjukan Dunamu disahkan setelah mereka menetapkan status penawar pilihan pada 8 Juli 2026 dan menyelesaikan tahap negosiasi teknis. Dalam proses evaluasi, Dunamu mencetak skor teknis tertinggi di angka 94,14 poin. Mereka mengungguli dua pesaing utamanya, yakni KDAC yang mendapat skor 91,29 dan Hecto Wallet One dengan 87,27 poin.
Nantinya, seluruh aset kripto hasil sitaan akan disimpan di fasilitas Upbit Custody. Standar keamanan yang diterapkan mewajibkan penggunaan sistem offline atau 100% cold wallet. Infrastruktur ini juga didukung teknologi enkripsi tingkat lanjut seperti Multi-Party Computation (MPC), Distributed Key Generation (DKG), multi-signature, serta pemisahan dompet (wallet segregation).
Di luar sistem pertahanan berlapis, pemenang tender diwajibkan menyiagakan tim pemantau yang aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pengawasan ini harus terus berjalan tanpa jeda, mencakup giliran jaga malam, akhir pekan, dan hari libur nasional untuk memastikan tidak ada celah keamanan sedetik pun.
Bantahan Tuduhan Monopoli
Proses lelang ini bukannya tanpa kritik. Sejumlah pelaku industri mempertanyakan klausul tender yang mengharuskan penyedia jasa memiliki sistem respons 24 jam, fasilitas kustodi instan, hingga kewajiban ganti rugi penuh jika peretasan terjadi. Syarat ketat ini dinilai memberatkan perusahaan kecil dan condong memenangkan operator besar yang sudah mapan.
📌 Baca JugaBitget Bidik Izin di Bhutan - Masuk Kota Ekonomi $100 Miliar Bersokong Bitcoin Negara
Menanggapi hal ini, pihak Kepolisian Nasional membantah keras tudingan bahwa hasil tender sudah diatur sejak awal. Mereka menegaskan seluruh proses lelang berjalan adil dan kompetitif, dengan memprioritaskan keamanan barang bukti di atas segalanya.
Ketika aparat penegak hukum kewalahan menjaga aset digital dari tangan orang dalam, menyewa brankas swasta menjadi pilihan paling logis. Ini adalah upaya terakhir kepolisian untuk meyakinkan publik bahwa barang bukti akan utuh hingga proses peradilan usai.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Cara Membaca Candlestick untuk Pemula
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
