Senat AS baru saja gagal mengajukan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) - rancangan undang-undang setebal 635 halaman yang tercatat sebagai draf regulasi kripto paling maju dalam sejarah legislasi Amerika Serikat. Hambatan utamanya ternyata bukan urusan teknis aturan pasar, melainkan masalah etika seputar risiko konflik kepentingan di tingkat tertinggi pemerintahan.
Padahal dokumen itu dirancang khusus untuk menyelesaikan kebingungan operasional yang sudah menahun. CLARITY Act memuat aturan penyortiran token ke dalam kategori hukum yang pasti, skema lisensi bagi perusahaan bursa, serta pembagian wewenang pengawasan yang tegas antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Kandasnya rancangan undang-undang ini mematahkan dukungan dari koalisi luas yang jarang terbentuk. Pelaku industri kripto sempat berdiri di barisan yang sama dengan institusi keuangan tradisional seperti Goldman Sachs dan BlackRock - sebuah dukungan gabungan yang masif untuk legislasi perombakan struktur pasar.
Kehilangan Penggerak Utama
Proses legislasi dipastikan kembali ke titik nol akibat mundurnya dua negosiator kunci. Senator Cynthia Lummis dari Partai Republik, yang menjabat sebagai Ketua Subkomite Digital Assets di Senate Banking, memutuskan untuk pensiun. Langkah serupa juga diambil oleh rekannya Senator Thom Tillis, sosok krusial yang sebelumnya merangkai kompromi lintas partai terkait aturan imbal hasil stablecoin - kompromi yang sempat melapangkan jalan RUU keluar dari tingkat komite.
Tanpa kehadiran dua anggota dewan itu, progres pembahasan otomatis hangus ketika Kongres baru dilantik nanti. Tidak ada jalur realistis yang tersisa untuk menghidupkan kembali draf undang-undang ini sebelum akhir tahun.
Penulis opini Ryan Chan-Wei dari Cato Institute menyamakan situasi di Washington dengan nasib Sisyphus dalam mitologi Yunani. Para pelaku industri seolah dipaksa bekerja keras mendorong batu besar ke puncak bukit legislasi, hanya untuk melihat batu itu kembali menggelinding jatuh ke titik awal akibat pergantian anggota parlemen.
📌 Baca JugaJay Clayton Bersiap Jadi AI Czar AS - Mantan Bos SEC Bakal Pegang Kursi Intelijen dan Teknologi Sekaligus
Bukan Kegagalan Pertama
Upaya mematok aturan kripto sudah berlangsung sejak era Token Taxonomy Act pada 2018. CLARITY Act resmi menambah daftar panjang kegagalan selama empat periode Kongres berturut-turut, meskipun draf terakhir ini dinilai paling komprehensif dan sudah menyentuh garis akhir pengesahan.
Kebuntuan politik di Washington sangat kontras dengan tingkat adopsi di yurisdiksi global lainnya. Saat AS masih sibuk meributkan wewenang antar lembaga, kawasan seperti Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Singapura sudah meresmikan kerangka regulasi kripto mereka dan membagikan panduan operasional yang jelas bagi pergerakan aset digital.
Bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Amerika Serikat, realitas ini menghadirkan beban tambahan. Mereka kembali harus meramu ulang strategi bisnis, atau memilih memindahkan operasi perusahaan ke negara lain yang sudah merampungkan urusan birokrasinya. Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: Aturan MiCA Rebut Kepercayaan Pasar Eropa - Tapi Bos Bitpanda Justru Desak Penindakan Keras
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
