Senat Amerika Serikat memutuskan tidak menggelar pemungutan suara untuk RUU Digital Asset Market Clarity (CLARITY Act) sebelum masa reses 8 Agustus. Alih-alih membahas regulasi kripto, Senat memilih memproses paket nominasi federal dan rancangan sanksi Rusia yang didedikasikan untuk senator yang baru meninggal.
Pasar langsung merespons lambatnya laju legislasi ini. Probabilitas CLARITY Act sah menjadi undang-undang pada 2026 kini turun ke 34% di platform prediksi pasar. Pemimpin Mayoritas Senat Thune sebelumnya sudah melempar isyarat dengan tidak menargetkan rancangan ini masuk ke lantai Senat sebelum reses. Tujuannya saat itu sekadar memulai pembahasan untuk memetakan jumlah dukungan suara. Meski penasihat kripto Gedung Putih sempat membantah dan menyebut minggu pertama Agustus masih terbuka, agenda Senat membuktikan sebaliknya.
Jalan Keluar di Akhir Tahun
Meski terlempar dari jadwal utama, masih ada satu celah yang tersisa. Kalangan pelobi kini merumuskan strategi rider, yakni melampirkan teks CLARITY Act ke dalam undang-undang wajib lolos pada Desember mendatang. Aturan tumpangan ini bisa berupa omnibus anggaran, otorisasi pertahanan tahunan, atau paket pajak. Lewat mekanisme rider, CLARITY Act bisa ikut disahkan tanpa melewati urutan cloture terpisah karena menempel pada dokumen yang tidak mungkin dibiarkan gagal oleh Kongres.
Penting dicatat bahwa taktik ini baru bergaung di lingkaran pelobi. Belum ada satu pun senator yang memastikannya terang-terangan. Jika CLARITY Act sungguh menempuh jalur ini, isinya pasti dipangkas drastis. RUU setebal 300 halaman yang memuat rezim pendaftaran baru, proses sertifikasi, alokasi yurisdiksi, dan perlindungan developer itu terlalu besar untuk menjadi sekadar pasal titipan. Hanya sebagian kecil isi rancangan yang berpeluang selamat, seperti klausul klasifikasi dan ketentuan grandfather. Aturan etika yang memicu perdebatan alot kemungkinan besar akan dicoret.
Penolakan dari Internal Senat
Menempel pada undang-undang Desember memang bisa mengakali tenggat waktu, tapi tidak menyentuh akar hambatannya. Kendala utama CLARITY Act bukan pada urusan jadwal, melainkan penolakan substansial dari dalam parlemen. Tujuh senator Demokrat yang ikut bernegosiasi telah merilis pernyataan bersama yang menolak teks terbaru RUU tertanggal 22 Juli. Mereka melabeli draf itu sebagai dokumen yang tidak serius.
📌 Baca JugaRusia Patok Syarat Bursa Kripto Resmi - Ritel Dibatasi $4.000 Setahun, Bank Besar Turun Tangan
Keadaan makin sulit karena satu dari dua senator Demokrat yang sebelumnya mendukung draf ini di tingkat komite ikut berbalik arah. Ia memberikan penilaian serupa bahwa dokumen saat ini bukan sebuah upaya serius. Tanpa tambahan sekitar tujuh suara dari fraksi Demokrat, prosedur cloture pasti menemui jalan buntu. Memaksakan aturan ini sebagai titipan pada akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah kurangnya jumlah pemilih.
Mencari celah regulasi di akhir tahun mungkin bisa menyelamatkan sisa-sisa CLARITY Act. Namun tanpa dukungan lintas partai, rancangan ini hanya menukar masalah jadwal dengan kebuntuan suara.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
