Kepastian hukum bagi kripto di Amerika Serikat baru saja tertahan di Senat. Voting atas aturan H.R. 3633 atau CLARITY Act gagal mencapai ambang batas 60 suara yang dibutuhkan untuk mengaktifkan cloture, sebuah prosedur formal pembuka perdebatan. Pemungutan suara mandek di angka 50-49. Semua senator dari kubu Demokrat yang hadir serempak menolak. Kubu Republik menyumbang empat penolakan yang datang dari Susan Collins, Josh Hawley, Jerry Moran, dan Thom Tillis.
Hasil pemungutan suara berbalik tajam dari performa dokumen aturan yang sama pada tahun lalu. Bulan Juli 2025, DPR AS meloloskan versi awal CLARITY Act lewat angka kemenangan 294-134, yang turut memuat dukungan dari 78 anggota Demokrat. Namun di tingkat Senat, perselisihan menajam hanya beberapa jam sebelum voting. Ketegangan terpusat pada tiga poin utama: aturan etika pemerintah, ketentuan hadiah stablecoin, serta pasal perbankan. Negosiator Demokrat merespons kebuntuan itu dengan menyodorkan proposal balasan di menit akhir, namun teksnya tidak pernah dirilis ke publik sebelum pemungutan suara resmi dimulai.
Inovasi Bisnis Terpaksa Mengerem
Tiga pakar industri langsung menyoroti imbas penolakan ini terhadap iklim usaha kripto di Amerika Serikat. Konsekuensi terberat jatuh pada agenda operasional korporasi. Kegagalan voting dinilai punya potensi menunda peluncuran produk baru, menghambat keputusan pengucuran pendanaan, dan menangguhkan kesepakatan komersial strategis antarperusahaan. Tanpa adanya kerangka hukum federal yang mengikat dan utuh, pemain pasar kembali dipaksa masuk ke zona abu-abu regulasi yang terus memperlambat laju inovasi.
Executive Director Decentralization Research Center, Kyle Bligen, menyampaikan bahwa kegagalan hari ini tidak menghapus kebutuhan mendesak industri akan aturan aset digital berjangka panjang. Bligen menegaskan posisi aslinya: Kongres tetap menjadi rute paling ideal menuju kerangka kerja struktur pasar yang komprehensif.
Menekan SEC dan CFTC Lewat Jalur Alternatif
Melihat lambatnya pergerakan Kongres, pelaku pasar kini memutar arah lobi. Bligen memelopori seruan yang mendesak Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk turun tangan mengambil alih peran penengah. Ia menuntut kedua komisi federal memakai kewenangan penuh yang mereka miliki saat ini guna menyusun panduan operasional industri yang lebih terarah.
Meski mengusulkan turunnya badan pengawas, Bligen memberi peringatan tegas. Ia menuntut SEC dan CFTC tidak bersikap kaku dengan sekadar menerapkan aturan perantara keuangan konvensional ke dalam ekosistem desentralisasi.
📌 Baca JugaCFTC Bebaskan Aplikasi Kripto dari Syarat Daftar Broker - Tapi Pengembang Tetap Terikat Aturan Pengawasan
Di ujung perdebatan, dokumen CLARITY Act belum mati sepenuhnya. Senator Thom Tillis sengaja mengganti suara penolakannya di tahap akhir atas alasan murni prosedural. Taktik pengubahan suara Tillis mengizinkan Senat mempertimbangkan ulang draf yang sama di masa depan. Aturan main tertahan hari ini, tapi pelaku industri masih memegang satu kesempatan legislatif tambahan.
Dilansir dari crypto.news.
Sebelumnya: Voting CLARITY Act Gagal 50-49 di Senat - Tapi Senator Dua Partai Siapkan Rencana Susulan
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
