📅 Minggu, 26 Juli 2026 · --:-- WIB Ikuti kami
Ecosystem
ID
Senat Bawa CLARITY Act ke Voting Walau Kurang 7 Suara - Sementara Tim Trump Pindahkan $16,9 Juta Token ke Kustodi

Senat Bawa CLARITY Act ke Voting Walau Kurang 7 Suara - Sementara Tim Trump Pindahkan $16,9 Juta Token ke Kustodi

📚 Istilah di Artikel Ini:

Senate Majority Leader John Thune berencana mendorong CLARITY Act ke lantai Senat sebelum reses Agustus meski suara dukungan belum cukup. RUU ini butuh 60 suara untuk lolos dari filibuster, sementara kubu Republikan hanya menguasai 53 kursi dan memerlukan sekitar tujuh tambahan dari senator Demokrat. Waktu yang tersisa kian sempit karena Senat hanya dijadwalkan berada di Washington hingga 7 Agustus. Rentang hari itu tidak menyisakan banyak ruang untuk pengajuan amandemen dan voting prosedural. Kegagalan mencapai kesepakatan sebelum reses bisa menunda pembahasan hingga siklus pemilu 2026, yang akan merumitkan jalur legislasi rancangan ini.

Senator Cynthia Lummis merilis teks gabungan terbaru pada 22 Juli lalu. Teks ini merupakan hasil penggabungan proposal dari Senate Banking Committee dan Agriculture Committee. Tapi langkah ini berbenturan dengan tujuh senator Demokrat yang dipimpin oleh Angela Alsobrooks. Mereka keberatan dan menilai bahwa pelindungan konsumen dan aturan seputar keuangan ilegal masih lemah. Alsobrooks menolak apabila wewenang penegakan aturan etika hanya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (DOJ), dengan menyebut usulan itu “tidak serius”. Sikap Alsobrooks krusial sebab ia adalah satu dari dua Demokrat yang mendukung RUU ini di komite pada Mei 2026.

Dukungan Wall Street vs Aturan Pejabat

Draf terbaru CLARITY Act memuat aturan yang melarang sementara pejabat federal mulai dari presiden, wakil presiden, anggota Kongres, hingga hakim federal untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital. Larangan ini diusulkan berlaku hingga 2029. Meski terganjal aturan etika di Senat, dorongan dari pemain industri terus masuk. Fidelity, manajer aset terbesar ketiga di dunia dengan kelolaan $7,1 triliun, resmi mendesak Senat untuk segera mengesahkan RUU ini.

Dukungan serupa datang dari CEO Coinbase Brian Armstrong, CEO Ripple Brad Garlinghouse, dan CEO Goldman Sachs David Solomon. Di tingkat kelembagaan, Crypto Council for Innovation, Digital Chamber, dan Blockchain Association telah mengirim surat bersama kepada Thune dan Chuck Schumer. National Fraternal Order of Police, organisasi beranggotakan 382.000 orang, kini memutar haluan jadi mendukung setelah sebelumnya bersikap menolak.

Apa yang Belum Kita Ketahui dari Manuver TRUMP

Di tengah perdebatan soal aturan etika pejabat publik dan aset digital ini, tim Trump memindahkan 16,84 juta token TRUMP senilai $16,91 juta ke tiga alamat kustodi Fireblocks pada 25 Juli. Arkham Intelligence mencatat bahwa alamat penerima ini sama dengan alamat yang sebelumnya pernah mengirim dana ke BitGo. Token TRUMP sendiri kini diperdagangkan di kisaran $1,57, turun 83% dari level tertinggi tahunan dan turun 98% dari rekor puncak $73,43 pada Januari 2025.

China Penjara 5 Operator Jaringan Judi $428 Juta - Tapi Bukti Kuncinya Justru Datang dari Tether dan OKX📌 Baca JugaChina Penjara 5 Operator Jaringan Judi $428 Juta - Tapi Bukti Kuncinya Justru Datang dari Tether dan OKX

Pasar menunggu kepastian terkait langkah tim Trump ini, mengingat mereka masih bisa menjual hingga 96 juta token. Angka ini setara dengan 9,6% dari total pasokan atau menempati porsi 40% dari sirkulasi 237 juta token saat ini. Struktur kepemilikan token ini terpusat, dengan 80% total pasokan masih dipegang kalangan dalam. Sekitar 670 juta token atau 67% di antaranya sudah lepas dari masa kunci (unlock). Belum ada konfirmasi apakah pemindahan dana ke Fireblocks merupakan jalan untuk melikuidasi sisa koin di bursa terbuka.

Kalkulasi Peluang di Ujung Reses

Para pelaku pasar memandang pesimis prospek aturan ini. Platform Polymarket mengukur peluang CLARITY Act untuk disahkan menjadi undang-undang pada 2026 hanya berada di angka 33%. Galaxy Research bahkan menurunkan estimasi mereka ke 30%. Sengketa soal siapa yang berhak menindak pelanggaran etika pejabat publik menjadi hambatan utama yang belum terurai. Kompromi dalam dua pekan ini jadi jalan satu-satunya sebelum pembahasan dipaksa masuk ke tahun pemilu.

Dilansir dari crypto.news.


Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.

Gimana reaksimu?
Bagikan artikel ini:
📩 KABAR BITCOIN 1 MENIT

Berita kripto harian, langsung ke inbox

Ringkasan 1 menit untuk kamu yang selalu bergerak. Gratis, kapan saja bisa berhenti.

Total
0
Share