Senator Demokrat Ruben Gallego tidak basa-basi saat membaca draf etika CLARITY Act usulan Partai Republik. Ia langsung memaki dokumen itu kepada media Politico sebagai draf “sampah” dan menyebutnya bukan sebuah upaya yang serius. Padahal, teks yang dirilis pada hari Rabu itu memuat satu aturan keras: melarang semua pejabat federal Amerika Serikat - termasuk Presiden Donald Trump - untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital.
Komentar tajam Gallego ini mengubah lobi politik regulasi kripto dari sekadar adu argumen menjadi jalan buntu yang harus dibongkar ulang.
Dua Pandangan yang Saling Bertabrakan
Teks etika usulan Partai Republik sebenarnya punya satu sasaran spesifik soal batas main pejabat negara. Akun @unusual_whales di X mencatat aturan ini dengan tegas melarang pejabat federal menerbitkan proyek kripto apa pun. Kabar larangan ini menuai sorotan publik dan cuitan itu dengan cepat menjaring 9.952 likes serta 544 retweets.
Senator Republik Bernie Moreno bahkan pasang badan membela dokumen buatan kubunya. Moreno mengklaim draf yang mereka sodorkan memuat bahasa etika paling kuat sepanjang sejarah Amerika Serikat.
Tapi Gallego memandang klaim itu jauh dari kenyataan. Ia merasa draf balasan dari kubu Republik mengabaikan jembatan politik yang sudah mereka bangun bersama sebelumnya. “Setelah semua kerja keras kami bersama kolega Republik… itu bukan upaya yang bahkan mendekati serius,” ujar Gallego menanggapi hasil draf balasan itu.
Menyusun Draf Tandingan di Tengah Waktu Sempit
Penolakan keras Gallego memaksa kedua kubu kembali merombak draf kesepakatan. Ia menegaskan tidak akan mundur dan bersiap merumuskan draf tandingan. Ia berencana bekerja sama dengan Senator Thom Tillis beserta anggota Republik lainnya untuk mencari jalan keluar bagi RUU ini. “Kami masih dalam perjuangan ini. Kami akan kirimkan kembali bahasanya,” kata Gallego memastikan legislasi tidak berhenti.
Pertaruhan di balik kebuntuan draf etika ini menyangkut wewenang pengawasan pasar bernilai triliunan dolar. Apabila lolos menjadi undang-undang, CLARITY Act akan menyerahkan porsi peran pengawasan aset digital yang jauh lebih luas ke tangan lembaga CFTC.
📌 Baca JugaSanksi Kripto Terbesar Uni Eropa dalam 4 Tahun: 14 Platform Tumbang, Kini Bisa Blokir Satu Negara Penuh
Upaya untuk mematangkan tata kelola industri ini bersinggungan langsung dengan ambisi politik tokoh besar seperti Trump. Menurut catatan cuitan WatcherGuru yang mengumpulkan 5.301 likes, Trump pernah sesumbar bahwa Amerika Serikat telah memimpin jauh meninggalkan China maupun negara-negara lain dalam arena AI dan kripto. Ia juga bertekad menjaga posisinya tetap terdepan.
Apa yang Terjadi Kalau Waktu Habis?
Semua adu argumen seputar kalimat etika ini berpacu melawan batas waktu yang tak bisa diajak kompromi. Kongres Amerika Serikat bersiap menutup pintunya untuk rehat musim panas. Jendela waktu bagi para senator untuk menyamakan draf etika, membawanya ke tahap pemungutan suara, lalu meloloskan RUU ini makin menyusut tajam setiap harinya.
Undang-undang yang tadinya dirancang membawa kepastian pengawasan bagi industri aset digital kini justru tersandera oleh adu gengsi pasal etika para pejabatnya sendiri. Waktu bagi para politisi untuk berdebat soal bahasa hukum semakin tipis, dan masa depan rancangan ini akan segera ditentukan sebelum para perumus aturan benar-benar pulang untuk libur panjang.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
