Jaksa Agung Utah Derek Brown melayangkan gugatan perdata terhadap platform pasar prediksi Kalshi, entitas afiliasinya, serta dua perusahaan perdagangan Susquehanna. Gugatan resmi ini membidik operasional Kalshi yang dituding memfasilitasi aktivitas perjudian ilegal bagi masyarakat Utah terhitung sejak 2024 lewat instrumen kontrak acara (event contracts).
Pemerintah Utah tidak sekadar membidik penghentian transaksi taruhan, melainkan mengejar pengembalian keuntungan puluhan juta dolar yang masuk ke kas para pengelola platform.
Berapa Dana yang Diminta Kembali
Dalam berkas gugatan di pengadilan, pemerintah Utah mendesak hakim mewajibkan Kalshi dan para tergugat memulangkan seluruh keuntungan dari kontrak yang dituduh melanggar hukum negara bagian. Jumlah pengembalian laba yang dituntut berada di kisaran $30 juta hingga $60 juta.
Derek Brown memaparkan bahwa Kalshi telah menawarkan layanannya kepada lebih dari 32.000 pengguna di wilayah Utah. Keterlibatan masyarakat pada bursa prediksi itu dinilai berujung pada kerugian finansial besar bagi publik lokal. Atas dasar itu, Utah menuntut pengadilan segera menerbitkan larangan penuh terhadap seluruh penawaran kontrak acara Kalshi di wilayah yurisdiksinya. Ruang lingkup pemblokiran yang diminta mencakup kontrak bertema kompetisi olahraga, agenda pemilu, dinamika politik, topik budaya, hingga bursa taruhan yang menyangkut figur publik.
Tarik-Menarik Wewenang dengan CFTC
Konflik terbuka antara Utah dan Kalshi bermula pada Februari lalu, sesaat setelah negara bagian itu mengesahkan undang-undang baru tentang larangan perjudian. Merespons regulasi itu, Kalshi sempat lebih dulu menggugat Utah dengan dalil bahwa status pendaftaran mereka di bawah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) otomatis mengesampingkan hukum lokal. Dalih itu dimentahkan oleh pengadilan, yang memutuskan bahwa regulasi federal CFTC tidak serta-merta menggugurkan wewenang penegakan hukum negara bagian.
Juru bicara Kalshi Jacki McGavick menegaskan bahwa perusahaannya berstatus bursa resmi terdaftar di bawah yurisdiksi eksklusif federal CFTC. Berpegang pada status perizinan itu, Kalshi menyatakan operasional pasar prediksi mereka tidak dapat diveto oleh masing-masing pemerintah negara bagian.
Tekanan Hukum dari Lintas Negara Bagian
Gugatan Utah menyusul rentetan langkah agresif yang telah diambil berbagai wilayah di Amerika Serikat terhadap Kalshi. Di Arizona, aparat penegak hukum bahkan telah menaikkan perkara ke ranah dakwaan pidana. Pada saat bersamaan, gugatan hukum perdata serupa dilayangkan oleh otoritas di New York, Nevada, Massachusetts, dan Michigan.
📌 Baca JugaPlatform Kripto Terdaftar Resmi di Inggris - tapi 10.000 Pengaduan Masuk Akibat Transfer Diblokir Bank
Mahkamah Agung Amerika Serikat kini tengah menimbang petisi perkara antara New Jersey melawan Kalshi yang berakar pada sengketa serupa. Putusan pengadilan tertinggi itu berpotensi menentukan batas wewenang antara mandat pengawasan federal CFTC dan hak masing-masing negara bagian dalam menertibkan pasar prediksi.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Menang Tipis Satu Suara di Parlemen Prancis - Tukar Kripto ke Stablecoin Jadi Objek Pajak Mulai 2027
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
