Vietnam bersiap menindak keras warganya yang masih bermain kripto di luar radar regulasi. Melalui Keputusan No. 284/2026/NĐ-CP yang ditandatangani pada 16 Juli lalu, investor domestik yang ketahuan berdagang di platform tanpa persetujuan Kementerian Keuangan bisa didenda 30 juta hingga 50 juta dong, atau setara $1.140 hingga $1.900. Angka ini berkisar Rp18 juta hingga Rp30 juta. Aturan denda ini akan berlaku efektif pada 1 September 2026, beroperasi di bawah payung program pasar kripto percontohan lima tahun negara itu.
Langkah ini menambah lapisan penegakan sebelum pasar regulasi benar-benar aktif. Vietnam memang bukan pemain kecil dalam urusan ini. Data Chainalysis menempatkan mereka di peringkat keempat dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2025, hanya kalah dari India, Amerika Serikat, dan Pakistan. Bahkan dalam rentang Juli 2024 hingga Juni 2025, aktivitas perdagangan di sana tercatat melebihi angka $220 miliar. Regulasi baru hadir menertibkan putaran uang sebesar itu.
Bukan Hanya Hukuman untuk Trader Ritel
Fokus penalti tidak terbatas pada pedagang perorangan, melainkan mencakup semua sisi ekosistem. Jika ada investor yang nekat membeli aset yang hukumnya dibatasi khusus bagi investor asing, ancaman dendanya melonjak ke rentang 70 juta hingga 100 juta dong, sekitar $2.660 hingga $3.800. Sanksi maksimal administratif dipatok pada angka 200 juta dong untuk organisasi. Untuk pelanggaran serupa, individu diwajibkan membayar setengah dari denda organisasi, yakni maksimal 100 juta dong.
Pihak penyedia layanan dan bursa justru menghadapi ancaman yang lebih berat. Platform yang lalai atau gagal memverifikasi identitas pelanggan saat proses pembukaan akun akan didenda 50 juta hingga 70 juta dong. Platform yang menawarkan layanan kripto tanpa lisensi atau memasarkannya tanpa otorisasi akan dikenakan penalti antara 180 juta hingga 200 juta dong.
Ancaman denda hingga 200 juta dong juga disiapkan bagi penerbit aset yang menawarkan produk mereka kepada kelompok investor yang tidak memenuhi syarat. Sanksi di rentang 150 juta hingga 200 juta dong juga mengintai pihak-pihak yang mengumpulkan, menyimpan, menukar, menjual, atau mentransfer data akun kripto milik orang lain tanpa izin.
📌 Baca JugaNegosiator Kripto Gedung Putih Tunda Wajib Militer Kedua Kalinya - Ironinya Sang Deputi Malah Mundur
Siapa yang Memegang Kendali Nanti?
Pemerintah Vietnam mengambil pendekatan berhati-hati untuk fase awal pasar percontohan ini, dengan rencana menyetujui hanya sedikit bursa. Beberapa pemain sudah mengambil posisi. Afiliasi dari nama-nama besar seperti Techcombank, VPBank, LPBank, VIX Securities, dan Sun Group dikabarkan telah lolos tahap penyaringan awal untuk program lisensi ini.
Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi memproyeksikan perdagangan kripto berlisensi bisa mulai bergulir seawal kuartal ketiga 2026. Dengan batas waktu 1 September yang semakin dekat, aturan denda ini menutup celah bagi platform gelap. Bagi bursa yang ingin mengambil kue dari $220 miliar volume tahunan Vietnam, masuk radar pemerintah tak lagi sekadar pilihan, tapi rute wajib untuk bertahan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
