Komite Ways and Means DPR AS menyetujui rancangan H.R. 10357 atau Digital Asset Tax Certainty Act lewat voting markup 38-5 pada 16 September 2026. Ketua Komite Jason Smith menyebut peristiwa ini sebagai momen bersejarah karena perwakilan kubu Republik dan Demokrat duduk bersama menyusun kerangka pajak aset digital federal yang pertama.
Valuasi industri aset digital global yang menembus angka $2 triliun menjadi landasan argumentasi. Dalam forum komite, Smith menegaskan perlunya kejelasan aturan pajak untuk menahan perusahaan kripto dan lapangan kerja agar tidak pindah ke luar Amerika Serikat. Sejalan dengan penyusunan teks, komite juga mempertimbangkan amandemen pengganti yang memperbarui rumusan awal draf dengan bahasa serupa.
Bebas Pajak Transaksi Kecil, Aturan Wash Sale Diterapkan
Satu ketentuan kunci dari rancangan ini mengubah rutinitas para pengguna kripto. Wajib pajak kini tidak perlu mengakui status keuntungan atau kerugian saat memakai aset digital untuk membayar biaya jaringan dan transaksi, asalkan nilainya tidak melebihi batas $10. Pembebasan pelaporan ini memutus kerumitan administrasi bagi pihak yang sekadar mengirim dana on-chain dalam jumlah kecil.
Kelonggaran itu datang dengan harga yang harus dibayar oleh trader pasar. Aturan wash sale yang sebelumnya sama sekali tidak mengikat transaksi kripto kini dipastikan berlaku. Investor kehilangan opsi untuk menggunakan taktik lama: menjual koin saat harganya turun demi mengunci status kerugian pajak, lalu membeli ulang koin yang sama segera setelahnya. Komite juga menetapkan tanggal 14 September 2026 sebagai referensi waktu untuk memberlakukan aturan wash sale, aturan penjualan konstruktif, pengawasan entitas asing tertentu, serta pelaporan aset digital terdaftar.
Jalur Terpisah dari CLARITY Act
Upaya penertiban pungutan pajak ini menempuh jalur legislasi yang terpisah dari riwayat CLARITY Act. Rancangan beleid sebelumnya difokuskan untuk membenahi struktur pasar aset digital, namun ujungnya gagal mendapat persetujuan saat masuk tingkat Senat. Kali ini, para anggota dewan membatasi bahasan murni pada kewajiban perpajakan federal.
📌 Baca JugaVoting CLARITY Act Gagal 50-49 di Senat - Tapi Senator Dua Partai Siapkan Rencana Susulan
Jalan H.R. 10357 untuk naik kelas menjadi aturan hukum mengikat masih butuh waktu. Aturan pajak ini mensyaratkan persetujuan penuh dari Dewan Perwakilan dan Senat AS. Dua kamar legislatif itu wajib menyetujui draf dengan naskah teks identik sebelum bisa meletakkan dokumennya di meja Presiden. Proses voting kelak menjadi pembuktian apakah draf ini mampu lolos dari nasib penolakan yang menjerat rancangan kripto sebelumnya.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: RUU Kripto AS Gagal Lewati Senat 49-50 - Nasib Industri Kini Berada di Tangan SEC
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
