Langkah menuju kejelasan hukum kripto di Amerika Serikat terhenti oleh selisih satu suara. Rancangan undang-undang CLARITY Act kandas di Senat setelah pemungutan suara berujung 49-50.
Hasil akhir itu memaksa para pemimpin industri kripto mengubah strategi. Fokus mereka kini berpindah ke tangan regulator keuangan yang ada, terutama Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Bergantung pada Aturan Agensi
Direktur Kebijakan AS Fireblocks Jessica Martinez menegaskan bahwa perusahaan kripto akan terus berinteraksi dengan SEC dan CFTC. Menyusul kegagalan CLARITY Act, jalur regulasi agensi kini menjadi satu-satunya rute yang tersisa menuju kepastian yang diinginkan para pelaku industri.
Pihak regulator tampaknya merespons desakan dari pasar. Ketua SEC Paul Atkins mengonfirmasi ulang komitmen lembaganya untuk merumuskan pedoman kripto yang lebih jelas saat berbicara di Solana Policy Institute Summit pada Senin lalu. SEC saat ini sudah mengerjakan kerangka Reg Crypto yang diusulkan serta aturan khusus untuk aset sekuritas yang ditokenisasi.
CEO Ripple Brad Garlinghouse membaca kebuntuan di Senat justru sebagai alasan untuk tetap optimistis. Ia meyakini jajaran regulator AS akan terus bekerja keras menerbitkan aturan baru guna mengisi celah legislatif yang gagal ditutup oleh Kongres.
Risiko Tanpa Undang-Undang
Beralih ke agensi memang memberikan aturan main sementara, namun membawa kekhawatiran utama di masa depan. Aturan sekelas agensi bisa berubah seiring masuknya administrasi baru, berbeda jauh dengan legislasi kongres yang memberikan kerangka hukum lebih permanen.
Chief Legal Officer NEAR Abhishek Vaidyanathan membunyikan peringatan atas pergeseran kekuatan ini. Menolak RUU, menurutnya, membuat firma-firma kripto sepenuhnya bergantung pada panduan agensi dan diskresi administratif yang berubah-ubah. Kondisi tarik-ulur regulasi memicu penundaan berulang bagi perusahaan yang sedang menyusun anggaran untuk tahun 2027.
Amerika Serikat kini berisiko memperpanjang ketidakpastian iklim usaha. Kegagalan legislasi mendorong makin banyak perusahaan kripto melirik yurisdiksi pesaing seperti Eropa, tempat kerangka hukum MiCA sudah menyediakan aturan yang lebih jelas.
📌 Baca Juga5 Tahun Kerja Senator Lummis Batal Disahkan - Padahal Republik Klaim Trump Sudah Setuju Dibatasi
Jarum Jam Terus Berdetak
Pintu Senat bagi RUU kripto belum sepenuhnya terkunci. Senator Thom Tillis mengajukan mosi guna mempertimbangkan ulang pemungutan suara cloture yang kandas. Masih ada jalur prosedural kecil yang tersisa untuk membawa draf aturan ini kembali ke meja sidang.
Hanya saja, sisa waktu kerja tidak menguntungkan industri. Anggota dewan cuma menyisakan kurang dari 36 hari legislatif sebelum Kongres baru dilantik menyusul rampungnya pemilu paruh waktu bulan November.
Sembari menanti manuver di menit-menit akhir Senat, perusahaan kripto harus segera menyesuaikan diri dengan pedoman agensi yang ada di depan mata. Mengeluh atas ketiadaan undang-undang tidak akan menolong kelangsungan operasional mereka tahun depan.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
