Fidelity, manajer aset terbesar dunia dengan total aset kelolaan $7 triliun, resmi melayangkan desakan kepada Senat Amerika Serikat untuk segera mengesahkan undang-undang kripto bernama CLARITY Act. Tuntutan terbuka ini pertama kali mencuat dari cuitan akun @WatcherGuru di X yang langsung mengumpulkan 7.822 likes dan 923 retweet. Desakan ini datang tepat saat para pelaku pasar sedang mengukur kekuatan lobi mereka di Washington.
Langkah Fidelity mempertegas sikap industri keuangan tradisional yang mendesak adanya kepastian hukum. Mereka kini merapatkan barisan bersama nama-nama besar Wall Street lainnya, menyusul Goldman Sachs yang sudah lebih dulu menyuarakan dukungan. Keduanya bersuara lantang usai draf CLARITY Act kandas di tengah jalan dan gagal disahkan sebelum masa reses Kongres pada bulan Agustus berlalu. Kegagalan inilah yang memicu tekanan makin tajam dari industri kripto terhadap para politisi.
Larangan Terbit Kripto Hingga 2029
Di balik dorongan kuat kelompok Wall Street, CLARITY Act ternyata memuat aturan yang langsung mengikat meja kerja pejabat negara. Draf terbaru yang disusun setebal 616 halaman itu tegas memblokir akses pemerintahan ke dalam industri kripto. Aturan ini melarang pejabat federal - yang mencakup kursi presiden, wakil presiden, seluruh anggota kongres, hingga para hakim federal - untuk menerbitkan maupun mensponsori segala bentuk aset digital.
Larangan ini tidak berlaku abadi, melainkan dipatok mengikat hingga tanggal 20 Januari 2029. Untuk memastikan draf ini dipatuhi oleh para pembuat kebijakan, undang-undang ini menyiapkan sanksi terukur bagi pelanggar etika. Setiap pejabat Amerika Serikat yang melanggar batas ketentuan ini akan dijatuhi denda sebesar $250.000.
Senat Menghadapi Uang Wall Street
Tuntutan masuk dari Fidelity menghadirkan dilema politik baru di gedung parlemen. Bergabungnya pengelola dana $7 triliun ini membuktikan bahwa regulasi kripto bukan lagi sekadar wacana pinggiran, melainkan tuntutan konkret dari pemegang modal terbesar pasar tradisional. Mereka menolak menunggu lebih lama setelah tenggat reses terlewati tanpa hasil nyata.
📌 Baca JugaDPR AS Loloskan Larangan Trading Saham 232-198 - Tapi Celah Aturan Ini Bikin Senator Warren Murka
Bagi para anggota kongres, draf 616 halaman ini memaksa mereka menelan pilihan yang rumit. Di satu sisi, mereka menghadapi desakan uang triliunan dolar yang menuntut pengesahan segera. Di sisi lain, dokumen undang-undang yang sama akan membelenggu gerak-gerik finansial mereka sendiri hingga awal tahun 2029 lengkap dengan ancaman denda seperempat juta dolar. Bagi para pelobi di ibu kota, peta pertarungannya tinggal menyisakan satu pertanyaan akhir: apakah para anggota Senat bersedia meneken aturan yang mengikat tangan mereka sendiri.
Dilansir dari @WatcherGuru di X.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
