CEO Goldman Sachs David Solomon menyatakan dukungan eksplisit terhadap rancangan undang-undang Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY) yang kini sedang dibahas oleh Senat Amerika Serikat. Keputusan ini langsung menempatkan bank investasi itu di kubu yang berseberangan dengan asosiasi perbankan nasional dan bos JPMorgan Jamie Dimon.
Dimon sebelumnya melontarkan kritik keras karena draf ini membiarkan perusahaan kripto membayar bunga stablecoin tanpa perlindungan yang seharusnya ada. Klausul inilah yang membuat lobi perbankan tradisional bersatu menolak rancangan aturan ini.
Solomon mengakui rancangan hukum ini tidak sempurna. Namun, ia menilai aturan kripto ini penting untuk menciptakan lapangan bermain yang setara sekaligus memperkuat stabilitas pasar. Ia mendukung penuh isi drafnya, meski Goldman Sachs menahan diri untuk tidak menyinggung perdebatan klausul reward stablecoin yang diprotes bank lain.
Perpecahan arah di kubu Wall Street ini ternyata baru babak awal dari benturan yang jauh lebih besar di Capitol Hill.
Banjir Penolakan dari Politisi Demokrat
Draf terakhir CLARITY Act memuat larangan ketat: presiden, wakil presiden, anggota Kongres, beserta pasangan mereka dilarang menerbitkan aset digital selama menjabat, dengan masa berlaku aturan hingga 2029. Senator Bernie Moreno mengklaim rancangan ini memuat bahasa aturan etika yang paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat.
Namun, klaim Moreno gagal melunakkan barisan Demokrat. Sebanyak tujuh senator - Cortez Masto, Alsobrooks, Booker, Gallego, Hickenlooper, Warner, dan Warnock - kompak menolak draf terbaru ini karena memandang aturan etika dan penegakan hukumnya masih lemah.
📌 Baca JugaSEC Bayar Coinbase $150 Ribu Demi Tutup Kasus - Tapi 21 Ponsel Pejabat Berisi Status Ethereum Telanjur Dihapus
Senator Alsobrooks menegaskan Kongres tidak bisa hanya mengandalkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menindak pelanggaran. Ia menuntut kejaksaan agung di tingkat negara bagian ikut memegang wewenang penegakan etika ini. Pada nada yang lebih keras, Senator Elizabeth Warren menyebut RUU ini semestinya mati sebelum dilahirkan karena tidak melindungi investor, sembari menyindir portofolio kripto senilai $1,4 miliar milik Donald Trump yang dibiarkan aman tak tersentuh.
Berpacu Memburu Jeda Reses Agustus
Gelombang perlawanan dari kubu Demokrat ini langsung menggerus optimisme pasar. Peluang lolosnya CLARITY Act jatuh 15 poin persentase dari titik puncaknya pada 21 Juli lalu akibat sengketa politik ini.
Menghadapi celah waktu yang makin sempit, pimpinan industri kripto turun tangan. CEO Ripple Brad Garlinghouse bersama CEO Coinbase Brian Armstrong mendesak Kongres untuk lekas mengesahkan RUU ini sebelum anggota parlemen memasuki masa libur reses di bulan Agustus mendatang.
Bagi industri kripto, tarik-ulur pengesahan ini berarti memperpanjang masa ketidakpastian aturan main pasar. Ketika bank besar mulai pecah suara, nasib regulasi krusial ini bergantung penuh pada tawar-menawar politik para wakil rakyat di Senat. Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
