Nasib RUU Clarity Act akan ditentukan dalam pemungutan suara prosedural di Senat pada 15 September 2026. Aturan pembagi yurisdiksi pengawasan aset digital antara SEC dan CFTC ini dirancang menjadi kerangka federal kripto pertama di Amerika Serikat. Namun legislasi tertahan ambang batas yang mengharuskan draf mengantongi 60 suara untuk lolos. Partai Republik saat ini hanya memegang 53 kursi, dan kekurangan tujuh suara memaksa mereka mencari dukungan Demokrat persis di tengah perdebatan aturan etika.
Sejumlah Senator Republik memperingatkan bahwa legislasi bisa gagal akibat sengketa aturan etika dan rumitnya bagian lain dari tagihan hukum itu. Senator Mike Rounds menyatakan situasi jelang pemungutan suara tidak terlihat baik sekarang. Rekannya, Senator Thom Tillis, menegaskan RUU bakal gagal kalau pihak Gedung Putih tidak aktif menutup celah bahasa etika.
Bisnis Keluarga Trump Jadi Penghalang
Sengketa berpusat pada satu pertanyaan utama: apakah pejabat senior pemerintah boleh mempromosikan atau mendapat uang dari aset digital saat menjabat. Demokrat menuntut larangan eksplisit - aturan yang menyasar langsung bisnis kripto keluarga Trump. Mereka spesifik menyebut proyek World Liberty Financial dan koin TRUMP resmi sebagai kekhawatiran utama.
Gedung Putih merespons dengan klaim bahwa Trump tetap komitmen meloloskan RUU dan telah menerima ketentuan etika berjangkauan luas. Demokrat langsung membantah dan menilai bahasa usulan pemerintah tidak cukup kuat menutup celah bisnis kerabat presiden. Kelompok pengawas Public Citizen sebelumnya mendesak presiden beserta keluarganya wajib melakukan divestasi dari usaha kripto.
Republik Sendiri Belum Solid
Senator Cynthia Lummis dari Wyoming menyalahkan Demokrat atas rentetan kebuntuan di Senat. Lummis menegaskan bahwa kalau RUU ini gagal, alasannya bukan karena etika, tapi karena Demokrat tak mau bergabung.
📌 Baca JugaBank Sentral Italia Tutup Celah Transfer Kripto - Transaksi 1 Euro Pun Kini Wajib Lolos Saringan Sanksi
Bahkan dukungan penuh dari pihak Republik belum pasti didapatkan. Beberapa senator Republik diketahui masih mengajukan keberatan mengenai aturan imbal hasil stablecoin dan ketentuan proteksi bank di dalam draf.
Pemungutan suara 15 September akan memastikan apakah draf perintis ini bisa melaju, atau industri harus kembali menunggu kejelasan yurisdiksi yang tak kunjung tiba. Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Warga Connecticut Kehilangan $200.000 di DeFi Offshore - Tujuh Platform Besar Langsung Kena Sorot
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
