Rancangan undang-undang kripto terbesar di Amerika Serikat hampir dipastikan menabrak tenggat waktu. Senate Majority Leader John Thune memastikan Clarity Act kemungkinan batal disahkan sebelum Kongres memasuki masa reses musim panas pada 7 Agustus. “Saya ingin setidaknya memulai pembahasan Clarity. Kita akan lihat di mana posisi suaranya,” kata Thune. Penundaan ini memukul industri kripto yang memosisikan aturan ini sebagai prioritas tertinggi pasca pengesahan GENIUS Act tahun lalu.
Jika draf ini lolos, Amerika Serikat akan melegalkan hampir seluruh aktivitas aset digital dan mengklasifikasikan kripto sebagai non-sekuritas yang bebas dari jangkauan SEC. Dengan tertundanya jadwal Agustus, RUU ini terpaksa menunggu jendela sidang bulan September yang pendek. Tantangannya makin berat karena politisasi menjelang pemilu midterm bulan November akan mempersempit peluang kompromi. Tapi yang membuat regulasi ini terhambat bukan cuma urusan kalender, melainkan dua isu panas: bunga stablecoin dan etika pejabat.
Pertaruhan Bunga Melawan Bank Konvensional
Klausul imbal hasil stablecoin memicu perselisihan antara petinggi Wall Street dan para pembuat undang-undang. CEO JPMorgan Jamie Dimon menentang keras ketentuan ini karena khawatir yield stablecoin sebesar 3-5% APY akan menyedot habis simpanan deposito nasabah dari bank konvensional. Posisi Dimon ini berlawanan dengan CEO Goldman Sachs David Solomon yang terang-terangan mendukung pengesahan Clarity Act.
Kekhawatiran eksodus dana bank ini merembet ke ruang parlemen. Beberapa senator Partai Republik ikut meragukan dampak aturan yield stablecoin terhadap industri perbankan, sambil mempertanyakan ketatnya klausul etika bagi aparatur pemerintah.
Ganjalan Etika dan Bisnis Trump
Di pihak Demokrat, mayoritas politisi menolak draf ini dengan alasan yang jauh berbeda. Mereka menganggap klausul etika di dalamnya terlalu longgar untuk membatasi operasi bisnis kripto milik Donald Trump. Sebuah versi baru sebenarnya sudah beredar minggu ini dengan tambahan aturan pembatasan pejabat, tapi politisi Demokrat menilai tambahan itu tidak menjawab tuntutan mereka.
📌 Baca JugaSEC Bayar Coinbase $150 Ribu Demi Tutup Kasus - Tapi 21 Ponsel Pejabat Berisi Status Ethereum Telanjur Dihapus
Walau dijepit penolakan dua partai, celah negosiasi masih terbuka. Senator Cynthia Lummis meyakini bagian yang paling kontroversial masih bisa diubah demi mengamankan dukungan Demokrat. Optimisme Lummis sejalan dengan penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt. Witt mengklaim jendela minggu pertama bulan Agustus masih terbuka untuk pengesahan, meski ia mengakui hitungan suaranya belum mencapai batas aman.
Bagi industri kripto, tarik-ulur ini menggeser kepastian hukum yang sudah di depan mata. Selama para politisi di Washington belum bersepakat soal batas bunga dan aturan etika, pengusaha kripto lokal terpaksa membiayai operasional mereka tanpa tahu pedoman hukum tahun depan.
Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
