Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital Patrick Witt kembali menunda jadwal pelatihan militer wajibnya di Georgia Army National Guard yang sedianya berlangsung pada 27 Juli. Ini adalah penundaan kedua yang diajukan Witt setelah langkah serupa pada April 2026, khusus demi mengawal negosiasi akhir CLARITY Act - kerangka regulasi kripto komprehensif pertama di Amerika Serikat.
Langkah penundaan ini tidak diambil dalam situasi operasional yang stabil.
Kehilangan Penerus Sebelum Tenggat Reses
Deputi Direktur Harry Jung baru saja mengumumkan pengunduran dirinya dan akan meninggalkan posisinya dalam dua minggu ke depan. Kepergian ini membongkar rencana awal dewan. Sebelumnya, Jung disiapkan untuk mengambil alih tugas kepemimpinan dan negosiasi harian dari tangan Witt selama masa dinas militernya berjalan.
Mundurnya sang deputi membuat urusan suksesi menjadi rumit tepat sebelum tenggat waktu krusial. Senat harus meloloskan CLARITY Act sebelum mereka memasuki masa reses musim panas pada 8 Agustus. Pemimpin Mayoritas Senat Thune menargetkan pemungutan suara bisa selesai sebelum tenggat reses itu dimulai, namun kubu Republik masih membutuhkan dukungan kubu Demokrat untuk melewati hambatan prosedural di lantai Senat.
Kenapa Peluangnya Turun ke 31 Persen?
Kekhawatiran pasar atas hambatan politik ini langsung tercermin di bursa prediksi Polymarket, di mana peluang undang-undang ini sah pada tahun 2026 anjlok ke angka 31%. Penurunan ini dipicu oleh buntunya perundingan soal sengketa aturan etika yang menyorot langsung aset kripto senilai $1,4 miliar milik Donald Trump.
Gedung Putih sampai saat ini belum menyetujui ketentuan etika baru yang diajukan oleh kubu Demokrat. Aturan ini membatasi kepemilikan kripto bagi para pejabat negara - sebuah isu sensitif mengingat Trump memegang sejumlah aset digital seperti TRUMP memecoin dan terlibat dalam proyek World Liberty Financial.
📌 Baca JugaInggris Bikin Regulasi Baru, Tapi Kenapa Bank Malah Blokir 40% Transaksi Kripto?
Di tengah macetnya negosiasi di Washington, kubu korporat justru mulai merapatkan barisan. Wakil Presiden Coinbase Ryan VanGrack menyatakan perusahaannya kini mendukung draf terbaru CLARITY Act yang telah memuat tambahan perlindungan konsumen usulan Demokrat. Posisi ini berbalik 180 derajat dari situasi Januari 2026 lalu, saat CEO Coinbase Brian Armstrong menolak keras versi awal rancangan undang-undang ini.
Bagi pelaku pasar, keputusan Witt menahan jadwal wajib militernya menegaskan tingginya pertaruhan menjelang masa reses Agustus. Ujian sesungguhnya bulan ini bukan lagi merumuskan poin teknis perlindungan konsumen, melainkan mendesak para politisi agar mau memisahkan aturan negara dari kepentingan portofolio kripto pribadi mereka.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
