Peluang CLARITY Act untuk lolos menjadi undang-undang pada 2026 terus terkikis. Di pasar prediksi Polymarket, probabilitas pengesahan rancangan undang-undang ini baru saja anjlok lagi dari level 40% menjadi 31%. Angka ini mendekati titik terendah sejak pasar taruhan ini dibuka. Penurunan tajam dipicu oleh langkah White House yang menahan persetujuan atas bahasa aturan etika per 20 Juli, meskipun Donald Trump baru saja bertemu dengan para senator dari kubu Republik pekan lalu.
Kebuntuan di balik layar ini berpusat pada kepemilikan aset digital sang presiden. Merujuk pada laporan keterbukaan keuangannya tahun lalu, penghasilan Trump dari aset digital menembus $1,4 miliar. Kubu Demokrat menjadikan angka ini sebagai landasan untuk menuntut pembatasan ketat bagi pejabat terpilih yang terlibat dalam industri aset digital. Tuntutan ini langsung menargetkan kepentingan kripto Trump. Senator Elizabeth Warren bahkan menuntut agar rincian keuangan terbaru Trump segera diserahkan sebelum Senat melangkah lebih jauh membahas pedoman etika.
Negosiasi Buntu Tanpa Arahan Jelas
Pihak administrasi belum menjelaskan batasan etika mana yang bersedia mereka terima. Sikap tanpa pedoman ini membiarkan para negosiator meraba-raba tanpa arah yang pasti. Situasi diperburuk oleh pengakuan kubu Demokrat yang merasa sengaja dikecualikan dari putaran negosiasi terbaru, termasuk dari pertemuan tertutup antara perwakilan White House dengan para senator Republik.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune masih mematok target pemungutan suara sebelum bulan Agustus. Tapi Thune juga mengakui bahwa belum ada kesepakatan lintas partai yang berhasil diraih. Kalender terus menyempit seiring makin dekatnya jadwal libur reses Agustus. Di bawah aturan Senat, kubu Republik tidak bisa memaksakan draf ini maju sendiri - mereka butuh dukungan suara Demokrat untuk melewati rentetan hambatan prosedural.
Nasib Perlindungan DeFi Ikut Dipertaruhkan
DPR sudah mengesahkan versinya, namun Senat harus merumuskan serta mengesahkan teks mereka sendiri sebelum RUU ini mendarat di meja Trump. Di dalam RUU ini terselip ketentuan Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) yang memicu perdebatan terpisah. Aturan BRCA dirancang guna melindungi pengembang DeFi dari status sebagai pengirim uang atau money transmitter. Sayangnya, klausul perlindungan ini ditolak keras oleh jajaran aparat penegak hukum.
📌 Baca JugaPolymarket Serahkan 100 Wallet ke Aparat - Jejak Transaksi $200 Juta Ungkap Bocoran Rahasia Geopolitik
Meski dihantam penolakan, CEO Blockchain Association Summer Mersinger bersikukuh bahwa poin perlindungan BRCA akan selamat. Mersinger bahkan memprediksi proses pemungutan suara di lantai Senat bisa saja digelar pekan ini, sebuah proyeksi yang bertolak belakang dengan sentimen pesimisme di Polymarket.
Jendela waktu kini nyaris tertutup rapat bagi Senat untuk merampungkan seluruh draf ini sebelum masuk masa reses. Bagi pelaku industri kripto yang lama menantikan kepastian hukum, drama penundaan ini mengirimkan pesan jernih: nasib hukum aset digital sering kali tidak ditentukan oleh argumen inovasi teknologi, melainkan tersandera oleh konflik kepentingan dan besarnya isi dompet para pembuat aturannya.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
