Peluang lolosnya Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633) tahun ini kini hanya tersisa 27% di pasar prediksi Polymarket, merosot tajam dari peluang di atas 80% pada Februari lalu. RUU ini kembali mandek di Senat per 3 Agustus 2026, dan kali ini sumbatannya datang dari kebisuan Gedung Putih terhadap sebuah proposal etika bipartisan.
Proposal etika itu diajukan oleh Senator Thom Tillis dari kubu Republik dan Ruben Gallego dari kubu Demokrat. Mereka meminta agar jaksa agung negara bagian diberi wewenang menegakkan aturan kripto bagi pejabat tingkat federal. Jika Departemen Kehakiman (DOJ) dianggap gagal menjalankan tugas penegakan itu, jaksa negara bagian berhak menggugat DOJ. Sampai saat ini, Gedung Putih belum memberikan lampu hijau maupun penolakan atas ide ini.
Akibat kebuntuan ini, Mayoritas Senat John Thune belum bisa mengajukan motion cloture untuk mendorong pemungutan suara CLARITY Act. Jadwal Senat pada hari Senin hanya difokuskan pada penyelesaian continuing resolution, sama sekali tanpa ada ruang untuk membahas H.R. 3633. Padahal, RUU ini butuh 60 suara dukungan untuk melewati rintangan filibuster, yang berarti mereka mutlak memerlukan tambahan suara dari kubu Demokrat. Di luar masalah etika, penuntut dan lembaga penegak hukum juga masih mempermasalahkan perlindungan bagi developer non-kustodial dari kewajiban Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), walau Menteri Keuangan Scott Bessent sudah menolak kekhawatiran itu.
Arsitek Kripto Treasury Memilih Pergi
Di tengah mandeknya proses legislasi ini, satu figur penting justru angkat kaki. Tyler Williams, penasihat kripto senior untuk Menteri Keuangan Scott Bessent, resmi mengundurkan diri pada hari Jumat, 1 Agustus 2026. Williams bukan staf biasa; ia adalah arsitek utama di balik agenda aset digital pemerintahan Trump sejak bergabung pada awal tahun 2025 dari perusahaan investasi Galaxy Digital.
Bessent mengonfirmasi kepergiannya dan menyebut peran Williams krusial dalam mewujudkan ambisi AS sebagai ibu kota kripto dunia. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi soal langkah Williams selanjutnya, namun perkiraan kuat menyebutkan ia akan kembali bekerja di sektor swasta. Mundurnya Williams terjadi tepat di periode paling menentukan, di mana CLARITY Act justru sedang membutuhkan lobi dan dorongan politik terkuat dari dalam pemerintahan.
📌 Baca JugaKorea Selatan Kurung Pasar Kripto Lokal - Ironinya $367 Juta Malah Bocor ke Luar Negeri Dalam Sebulan
Ancaman Tekanan Jual Jelang Pemilu Sela
Tertahannya aturan kripto terlengkap ini berisiko memukul pasar. Analis Bernstein mengingatkan bahwa keterlambatan CLARITY Act bisa memicu aksi jual mendadak di bursa kripto. Mereka memperkirakan pasar baru akan menemukan titik bawahnya pada akhir kuartal ketiga atau awal kuartal keempat tahun 2026, berdekatan dengan memanasnya periode pemilihan sela.
Bagi pelaku pasar kripto yang menantikan kejelasan aturan dari Washington, angka 27% di Polymarket adalah sinyal nyata untuk mengkalibrasi ulang harapan. Selama draf proposal etika belum dijawab Gedung Putih dan kalender harian Senat terisi urusan resolusi lain, para investor tampaknya harus bersiap menghadapi gejolak harga tanpa perlindungan hukum yang pasti dalam waktu dekat.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
