Pasar taruhan politik bergeser cepat begitu bilik suara mulai ditutup. Data platform Kalshi dan Polymarket mencatat lonjakan peluang Partai Demokrat menguasai Senat AS hingga 93%-94%, setelah sempat menyentuh angka 99%. Pada saat bersamaan, probabilitas Demokrat mempertahankan kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di kisaran 98%-99%. Penghitungan suara awal Pemilu Sela AS 2026 ini menentukan peta kekuatan Kongres pada sisa dua tahun masa jabatan Presiden Donald Trump - pergeseran yang langsung membayangi masa depan regulasi kripto.
Kandidat Partai Republik yang didukung industri kripto, Andy Barr, mengamankan kursi Senat di Kentucky. Namun di Georgia, Senator petahana dari Partai Demokrat, Jon Ossoff, mempertahankan posisinya usai mengalahkan penantangnya dari Partai Republik, Mike Collins.
Kandidat Kritis Regulasi Amankan Kursi
Kekhawatiran pelaku industri bertumpu pada kembalinya para legislator yang selama ini menolak inisiatif regulasi pro-kripto. Dua senator Partai Demokrat yang kerap kritis terhadap sektor aset digital, Ed Markey dan Chris Coons, terpilih kembali masing-masing di Massachusetts dan Delaware. Markey merupakan penentang RUU stablecoin GENIUS, sementara Coons vokal mengkritik keterlibatan Donald Trump dalam peluncuran memecoin.
Debbie Wasserman Schultz dari distrik ke-20 Florida dan Mark Warner dari Virginia juga memenangkan pemilihan di wilayah masing-masing. Keduanya menolak kelanjutan pembahasan RUU struktur pasar kripto CLARITY Act, regulasi yang dirancang untuk memperjelas yurisdiksi pengawasan aset digital di tingkat federal.
Kemenangan para penentang regulasi terjadi meski kelompok advokasi industri telah menggelontorkan upaya mobilisasi. Stand With Crypto sebelumnya menerbitkan 45 rekomendasi kandidat lintas partai dan mengklaim menggerakkan jaringan 3,1 juta pendukung dalam pemilu ini. Kendati ada mobilisasi pemilih, komposisi Kongres yang terbentuk kembali memuat figur-figur yang menentang agenda legislasi kripto.
Ke Mana Arah Kebijakan Kripto Bergerak
Dengan Kongres yang kian sulit meloloskan aturan baru, fokus pengawasan beralih ke lembaga eksekutif. Wakil Penasihat Umum 1inch, Maylea Ma, memproyeksikan arah kebijakan kripto AS beberapa tahun ke depan akan lebih digerakkan oleh lembaga regulator seperti SEC, CFTC, dan Departemen Keuangan ketimbang undang-undang baru Kongres.
Kondisi tanpa payung undang-undang dinilai menahan laju adopsi lebih luas. Co-founder D3, Michael Ho, mengingatkan bahwa ketiadaan undang-undang membuat modal institusional berskala besar tetap menunggu di luar pasar. Menurut Ho, pedoman atau aturan dari lembaga agensi memiliki kelemahan mendasar: rentan dicabut begitu pemerintahan baru berkuasa.
📌 Baca JugaDemokrat Kuasai 51 Kursi Senat AS - Nasib RUU Kripto CLARITY Terancam Diulang dari Nol
Bagi pelaku pasar kripto, hasil pemilu sela ini mempertegas tantangan di ranah hukum: dorongan meloloskan RUU CLARITY Act kian tertahan, sementara industri dipaksa bertahan di bawah aturan main regulator agensi yang sewaktu-waktu bisa berubah arah.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
