Hakim Mark Turner dari London High Court memutuskan pada Senin (12 Oktober 2026) bahwa hukum Tiongkok - bukan hukum Inggris - yang mengatur klaim kepemilikan atas 61.000 BTC sitaan kepolisian Metropolitan London. Aset bernilai lebih dari $5 miliar menurut data CoinGecko itu kini diperebutkan antara 128.000 korban penipuan melawan otoritas penegak hukum Inggris.
Bagi para korban, penentuan yurisdiksi ini bukan sekadar urusan formalitas persidangan, melainkan pembeda nasib antara menerima koin fisik atau sekadar kompensasi uang tunai.
Kenapa Yurisdiksi Menentukan Kepemilikan
Aset 61.000 Bitcoin itu berasal dari skema Ponzi yang dijalankan Zhimin Qian lewat perusahaan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology sepanjang 2014 hingga 2017. Qian menipu lebih dari 128.000 investor, mengonversi dana curian menjadi Bitcoin, lalu kabur ke Inggris pada 2017 sebelum akhirnya mengaku bersalah atas perbuatannya.
Di Pengadilan Tinggi London, para korban melalui firma hukum Fieldfisher berargumen bahwa hukum Inggris semestinya dipakai untuk mengadili sengketa ini. Aturan hukum Inggris berpotensi memberi mereka hak kepemilikan langsung atas Bitcoin yang disita, bukan cuma status kreditur tanpa jaminan.
Hakim Turner menolak argumen itu dan menetapkan bahwa lokasi kerugian menjadi faktor penentu utama. “Kerusakan relevan terjadi di Tiongkok. Para pemohon menyerahkan uang mereka di Tiongkok… hubungan kontraktual yang diinduksi dibuat di Tiongkok,” tulis hakim dalam amar putusannya.
Banding Berjalan, Koin Tetap di London
Putusan ini tidak memindahkan fisik Bitcoin maupun jalannya persidangan ke Tiongkok. Sidang tetap bergulir di London, dengan tahapan berikutnya melibatkan kesaksian serta bukti dari para ahli hukum Tiongkok.
Crown Prosecution Service menyatakan sidang lanjutan akan memeriksa penerapan hukum Tiongkok dan status kepentingan korban atas aset sitaan. Menanggapi putusan hakim, Fieldfisher langsung mengajukan banding. Hakim juga menegaskan putusan awal ini belum menentukan siapa pemilik akhir 61.000 Bitcoin, karena hak korban di bawah hukum Tiongkok masih harus dinilai pada proses berikutnya.
Peluang UK Treasury Mengamankan Apresiasi Koin
Arah putusan ini memperkuat posisi UK Treasury untuk menahan sebagian besar apresiasi nilai Bitcoin yang disita polisi. Jika korban di bawah hukum Tiongkok hanya berhak atas pengembalian dana pokok awal, selisih lonjakan harga Bitcoin senilai miliaran dolar berpotensi masuk ke kas negara Inggris.
📌 Baca JugaKorea Selatan Blokir Akses 27 Exchange Termasuk KuCoin dan MEXC - Regulator Akui Penarikan Dana Bakal Tersendat
Pengelolaan kripto sitaan oleh negara kini menjadi perhatian global, terutama setelah Amerika Serikat melembagakan Bitcoin sitaan sebagai cadangan nasional strategis (Strategic Bitcoin Reserve) pada Maret 2025. Pemerintah AS saat ini memegang $25,8 miliar aset kripto berdasarkan data Arkham Intelligence.
Bagi 128.000 korban penipuan Qian, putusan yurisdiksi ini membuat perjuangan hukum kian panjang. Jalur pengembalian dana masih bergantung pada sidang ahli hukum Tiongkok, tetapi peluang untuk menerima koin utuh kian menipis.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
