Majelis Nasional Prancis meloloskan Amandemen I-2701 yang mewajibkan wajib pajak melaporkan kepemilikan aset kripto di dompet mandiri non-kustodian ke otoritas pajak. Kewajiban lapor berlaku bagi pemilik dompet dengan nilai aset minimal 100.000 euro, atau sekitar $112.000. Keputusan disahkan melalui pemungutan suara resmi di parlemen dengan hasil 150 suara mendukung, 44 menolak, dan 8 abstain.
Aturan pelaporan membidik dompet non-kustodian yang dikelola pengguna tanpa perantara bursa kripto. Langkah pengawasan administratif diambil setelah dinamika regulasi di parlemen: anggota dewan sebelumnya menolak usulan pajak keluar (exit tax) atas keuntungan modal yang belum terealisasi, namun sempat menyetujui pajak atas konversi aset kripto ke stablecoin.
Batas Saldo Dihitung Saban Tutup Tahun
Penilaian ambang batas 100.000 euro memiliki mekanisme perhitungan yang spesifik. Otoritas pajak akan menghitung total kepemilikan aset kripto wajib pajak berdasarkan nilai pasar per 31 Desember pada tahun pajak yang bersangkutan. Dengan ketentuan ini, fluktuasi nilai di pertengahan tahun tidak memicu kewajiban pelaporan jika saldo pada 31 Desember berada di bawah 100.000 euro.
Keringanan Belanja Kripto Kandas di Parlemen
Berbeda dengan pengawasan saldo besar yang disetujui, parlemen menolak usulan insentif untuk transaksi harian. Dalam pemungutan suara terpisah, Majelis Nasional menolak klausul pembebasan pajak untuk keuntungan dari transaksi belanja barang dan jasa menggunakan kripto hingga 1.000 euro ($1.120) per tahun.
Penolakan itu diputuskan dengan selisih suara 69 menolak berbanding 14 mendukung. Keputusan ini memastikan setiap keuntungan nilai aset kripto yang dibelanjakan tetap terkena kewajiban pajak reguler tanpa fasilitas pengecualian tahunan.
Kenapa Nasib Aturan Ini Masih Belum Pasti
Kewajiban pelaporan dompet pribadi dimasukkan ke dalam RUU Keuangan 2027 (2027 Finance Bill). Status aturan ini masih berupa amandemen yang harus dipertahankan dalam naskah akhir legislasi sebelum resmi diberlakukan menjadi hukum.
Parlemen menghadapi jadwal legislasi yang ketat. Majelis Nasional memiliki tenggat waktu hingga 17 November untuk menyelesaikan pembacaan pertama RUU Keuangan, disusul jadwal perdebatan di tingkat Senat yang direncanakan mulai 20 November 2026.
📌 Baca JugaHakim Tolak Bekukan Perpetual Saham Kalshi dan Coinbase - Tapi Isyaratkan CFTC Lampaui Wewenang
Faustine Fleuret, perwakilan protokol pinjaman DeFi Morpho, mencatat adanya risiko politik dalam proses legislasi ini. Fleuret mengingatkan bahwa penundaan berulang dan potensi penolakan pada bagian pendapatan anggaran dapat memicu penolakan seluruh rancangan undang-undang beserta amandemen yang telah disetujui di dalamnya.
Bagi pemilik portofolio kripto di Prancis, perdebatan Senat akhir November menjadi penentu apakah kewajiban lapor dompet mandiri ini benar-benar resmi berlaku atau gugur bersama draf anggaran.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Bank of Korea Uji 31 Lembaga Finansial - Petakan Skenario Bursa Kripto Terbesar Lumpuh
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
