Majelis Nasional Prancis menolak bagian pendapatan dalam draf anggaran negara 2027 tanpa satu pun suara setuju. Melalui pemungutan suara mutlak 458-0 dengan dua suara abstain pada pembacaan pertama, Rabu (4/11/2026) malam, majelis rendah itu resmi menghentikan rancangan penerimaan negara yang diajukan pemerintah.
Keputusan voting ini seketika mengubah arah kebijakan aset digital di Prancis. Penolakan total terhadap bagian pendapatan otomatis menggugurkan seluruh amandemen terkait kripto yang sebelumnya telah diadopsi oleh anggota parlemen. Pemerintah Prancis kini wajib meneruskan draf asli anggaran ke Senat tanpa menyertakan amandemen tambahan terkait pengetatan aset digital yang sempat lolos di Majelis Nasional.
Bagi komunitas kripto di Prancis, penolakan anggaran itu mengembalikan draf dokumen ke titik awal tanpa beban sederet aturan baru.
Daftar Aturan Kripto yang Tersingkir
Draf anggaran sebelumnya memuat beberapa pasal pengetatan yang menyasar pemilik aset digital maupun bursa penukaran. Salah satu amandemen yang kini gugur adalah kewajiban wajib pajak melaporkan kepemilikan dompet kripto mandiri (self-custody) dengan saldo minimal 100.000 euro, atau sekitar $112.000, per 31 Desember. Klausul pelaporan dompet mandiri itu padahal baru saja disetujui anggota dewan pada Selasa (3/11/2026), sehari sebelum draf pendapatan ditolak.
Aturan perpajakan lain juga ikut tersingkir dari naskah regulasi. Anggota dewan sebelumnya menyetujui pengenaan pajak atas keuntungan dari transaksi konversi aset kripto ke stablecoin pada 16 Oktober 2026. Penolakan anggaran pada Rabu malam membuat pasal pungutan konversi stablecoin itu batal dikirimkan ke Senat.
Selain menyasar pengguna perorangan, draf awal Majelis Nasional sempat merancang sanksi lebih berat bagi penyedia layanan kripto. Usulan pengetatan denda bagi platform kripto yang mangkir dari permintaan data otoritas pajak - dinaikkan dari 10.000 euro menjadi 50.000 euro - juga batal dimasukkan ke dalam draf regulasi saat ini.
Faustine Fleuret dari protokol lending Morpho menjelaskan dasar hukum di balik gugurnya pasal-pasal itu. Menurut Fleuret, penolakan pada bagian pendapatan menyebabkan penolakan keseluruhan draf undang-undang di Majelis Nasional, termasuk seluruh amandemen terkait yang menempel di dalamnya.
📌 Baca JugaPajak Kripto 22% Korsel Diusulkan Mundur ke 2029 - Pemerintah Tunggu Jalur Pelaporan AS
Peluang Diajukan Kembali di Senat
Proses pembahasan anggaran kini berlanjut ke Senat Prancis. Lembaga perwakilan itu dijadwalkan memulai pembahasan RUU keuangan pada 20 November 2026 dan memeriksa pasal-pasal pendapatan pada 23 November 2026.
Tersingkirnya amandemen di majelis rendah memberi ruang bernapas bagi investor kripto dan pengguna stablecoin di Prancis. Meski begitu, kepastian aturan belum sepenuhnya tuntas karena usulan pengetatan kripto masih berpotensi diajukan kembali oleh anggota dewan saat Senat memeriksa pasal pendapatan pada akhir November.
Dilansir dari Cointelegraph.
Sebelumnya: Prancis Loloskan Kewajiban Lapor Dompet Mandiri 100.000 Euro - Keringanan Pajak Belanja Malah Ditolak
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
