Senator Cynthia Lummis (Wyoming-Republik) telah menghabiskan lebih dari lima tahun atau sebagian besar karir senatnya untuk menyusun CLARITY Act. RUU ini akhirnya gagal melewati pemungutan suara, dan Lummis yang akan segera pensiun sudah mengetahui situasinya memburuk sehari sebelum voting saat ia berpidato di sebuah acara kripto di Washington.
Penolakan ini terjadi bukan karena draf aturan aset digital, melainkan perselisihan syarat etika di menit terakhir.
Tawaran Final yang Ditolak
Pihak Republik menyatakan mereka sudah menyodorkan tawaran final yang memuat konsesi untuk kubu Demokrat, termasuk persetujuan Donald Trump untuk menerima batasan etika yang belum pernah ada presedennya terkait kepemilikan kripto miliknya. Dokumen versi Republik setebal 635 halaman itu juga sudah menampung 126 perubahan substantif yang diminta oleh Demokrat.
Demokrat menolak proposal itu karena menganggap isinya masih sama dengan draf yang sudah ada di meja dan tetap memberi ruang bagi Trump untuk menghindari tanggung jawab nyata atas konflik kepentingan kriptonya.
Senator Mark Warner dari Demokrat, yang menyusun bagian keuangan gelap dalam RUU ini dan sebenarnya ingin memilih “ya”, menegaskan batas toleransi partainya. “Presiden seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan jabatan untuk menguntungkan kepemilikan kripto sendiri sementara administrasinya membuat keputusan yang langsung memengaruhi nilainya,” kata Warner.
Voting yang Tetap Dilanjutkan
Demokrat menyatakan masih terbuka untuk bernegosiasi hingga detik terakhir, namun pihak Republik menghentikan pembicaraan dan memilih langsung menggelar pemungutan suara. Padahal, pemimpin Republik sebenarnya memiliki opsi untuk menggeser jadwal hari Selasa itu jika negosiasi masih berjalan, tapi mereka bersikeras untuk melanjutkannya.
📌 Baca JugaRUU Kripto AS Gagal Lewati Senat 49-50 - Nasib Industri Kini Berada di Tangan SEC
Apakah Masih Ada Harapan?
Jalur prosedural RUU ini belum sepenuhnya habis setelah Senator Thom Tillis (Republik) yang ikut menolak mosi pengakhiran debat (cloture), mengajukan mosi untuk mempertimbangkan ulang hasil voting. Langkah Tillis menyisakan sedikit peluang untuk memproses kembali rancangan undang-undang ini.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune kini memegang wewenang untuk mengajukan mosi cloture baru. Tapi langkah apa pun yang akan diambil Thune ke depan tetap membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak - persis kompromi yang gagal mereka capai di Senat hari itu.
Dilansir dari CoinDesk.
Sebelumnya: Republik Klaim Revisi CLARITY Act Sebagai Tawaran Final - Tapi Demokrat Pukul Balik Lewat Draf Tandingan
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
