Teks final CLARITY Act dirilis pada Rabu 23 Juli 2026 oleh Senator Cynthia Lummis setelah setahun menggantung tanpa klausul etika. Dokumen ini memuat larangan ketat bagi pejabat federal, mencakup presiden, wakil presiden, dan anggota kongres, untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital selama masa jabatan mereka. Pejabat yang melanggar aturan ini diancam hukuman denda hingga $250.000 untuk setiap hari pelanggaran.
Namun, aturan ini memiliki batas waktu. Dokumen ini menyertakan klausa sunset yang membuat larangan ini berakhir otomatis pada 20 Januari 2029 - bertepatan dengan hari pelantikan presiden berikutnya. Pihak Gedung Putih merespons dengan menyebut ketentuan ini murni sebagai standar yang dipilih Presiden Trump untuk dirinya sendiri, bukan sebuah paksaan yang datang dari Kongres.
Celah lain muncul dari pemilihan kata “menerbitkan” (issuing). Penggunaan kata kerja ini memastikan larangan tidak berlaku surut. Artinya, token TRUMP yang diluncurkan sebelum masa pelantikan, begitu juga dengan proyek World Liberty Financial, luput dari bidikan sanksi.
Satu Pintu Penegakan Hukum
Kewenangan menindak pelanggaran etika ini diserahkan sepenuhnya ke tangan Departemen Kehakiman (DOJ). Tuntutan kubu Demokrat yang ingin agar jaksa agung tingkat negara bagian ikut memiliki wewenang penegakan hukum telah ditolak. Kondisi ini membuat DOJ menjadi penegak aturan tunggal, di mana posisi puncaknya diduduki oleh Todd Blanche, kandidat pilihan Trump sekaligus mantan pengacara pribadinya.
Keputusan membatasi wewenang penindakan ini memicu reaksi seketika di Capitol Hill. Dua senator Demokrat yang sebelumnya mendukung RUU ini untuk masuk ke komite, Angela Alsobrooks dan Ruben Gallego, langsung menyuarakan penolakan mereka terhadap teks baru ini. Untuk menembus batas 60 suara di Senat, kubu Republik membutuhkan setidaknya 7 hingga 9 suara tambahan dari Demokrat. Penolakan di hari pertama ini membuat perjalanan RUU menjadi lebih rumit.
Apa Langkah Demokrat Selanjutnya?
Meski muncul penolakan, pintu kompromi masih terbuka. Informasi dari Twitter yang mendapat 5.063 likes mencatat bahwa kelompok Senat Demokrat memang menentang draf baru ini, tetapi mereka menyatakan sedang bekerja sama dengan Republik untuk membawanya melewati garis akhir.
📌 Baca JugaRugi $600 Ribu dari Kripto - Petahana Michigan Ini Malah Disuntik Dana $986 Ribu oleh PAC Fairshake
Di saat bersamaan, publik menyoroti riwayat voting masa lalu para politisi. Akun X @WatcherGuru mengingatkan kembali lewat cuitan yang mendapat 12.386 likes bahwa Nancy Pelosi bersama 197 anggota Demokrat lainnya pernah memberikan suara menolak Stop Insider Trading Act. Catatan ini kembali ramai diperbincangkan di tengah perdebatan standar etika pejabat yang baru.
Bagi pelaku pasar kripto, RUU ini menampilkan realitas negosiasi di meja birokrasi. Klausul yang awalnya dirancang untuk memberi kepastian etika justru berubah menjadi ruang tarik-ulur antarfaksi. Fokus utama publik sekarang bukan cuma pada isi aturannya, tapi seberapa jauh kompromi ini akan mendikte nasib regulasi kripto dalam empat tahun ke depan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
