Syarat pelolosan undang-undang CLARITY Act membawa satu manuver politik baru. Sebuah proposal etika bipartisan yang ditawarkan kepada Presiden Trump mewajibkannya melepas seluruh kepemilikan bisnis kriptonya. Namun, proposal ini memuat kompromi berupa klausul penundaan pajak capital gains yang mengiringi paksaan divestasi itu.
Menurut sumber yang mengetahui isi negosiasi, draf proposal etika ini belum dipublikasikan ke publik. Jika kesepakatan ini diteken, Trump harus keluar dari industri kripto. Namun, klausul di dalamnya memungkinkan sang presiden menunda kewajiban bayar pajak atas keuntungan dari penjualan aset-asetnya. Fasilitas penundaan pajak ini berpotensi menghemat jutaan dolar uang pribadinya dari tagihan negara.
Portofolio $1,4 Miliar yang Menunggu Divestasi
Kewajiban divestasi ini menyangkut perputaran uang dalam jumlah besar. Laporan keuangan tahunan Trump untuk tahun 2025 yang dirilis pada akhir Juni lalu mengungkap pendapatan sebesar $1,4 miliar yang mengalir dari usaha kripto. Dokumen setebal 927 halaman itu merinci langsung dari mana saja kekayaan digital ini berasal.
Penyumbang terbesarnya datang dari aliran dana royalti. Sekitar $635 juta dikantongi Trump dari pemberian lisensi untuk memecoin Official Trump (TRUMP) yang disalurkan melalui entitas bernama Celebration Coins. Di sisi lain, platform DeFi milik keluarga Trump, World Liberty Financial, turut mencetak pendapatan $588 juta dari hasil penjualan token. Kendali keluarga di proyek ini dijaga lewat entitas DT Marks DEFI LLC yang menguasai 38% ekuitas di perusahaan induk platform.
Selain dua roda penggerak utama itu, laporan keuangan juga mencatat angka $197 yang bersumber dari penjualan saham di sebuah bisnis stablecoin. Angka-angka ini memperlihatkan seberapa besar margin keuntungan yang tercetak, sekaligus seberapa besar pajak yang berpotensi ditunda pembayarannya saat divestasi ini dieksekusi.
📌 Baca JugaVoting CLARITY Act Resmi Ditunda ke September - dan Keuntungan Kripto $1 Miliar Trump Ikut Jadi Pemicunya
Pertanyaan Soal Batas Keuntungan Finansial
Bagi legislator Demokrat, klausul penundaan pajak ini menciptakan celah yang mengkhawatirkan. Niat awal perumusan proposal etika ini adalah untuk memastikan kepentingan finansial presiden dibatasi dan tidak berbenturan dengan kebijakan negara.
Fasilitas tunda bayar senilai jutaan dolar mengubah arah kesepakatan. Klausul penundaan ini berpotensi menjadi titik perdebatan baru antara kedua kubu, sekaligus memicu pertanyaan kritis: apakah kesepakatan ini betul-betul membatasi konflik kepentingan presiden, atau hanya membantunya mengamankan hasil penjualan dari kewajiban pajak hari ini.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
