Pasar taruhan Polymarket mematok peluang lolosnya CLARITY Act tahun ini hanya di angka 40%. Estimasi ini turun dari proyeksi Galaxy Digital pada 26 Juni lalu yang masih memberi peluang 50%. Penyusutan angka ini terjadi persis menjelang tenggat dari Senate Majority Leader John Thune yang memastikan pemungutan suara senat akan digelar sebelum 10 Agustus mendatang.
Undang-undang yang bertujuan memberi kerangka regulasi federal pertama yang menyeluruh untuk aset digital Amerika Serikat ini justru tersandung persoalan di luar teknologi. Subkomite House Financial Services Committee sebenarnya telah menggelar rapat dengar pendapat pada Jumat lalu. Dalam forum pengawasan itu, Rep. Bryan Steil menegaskan bahwa arah legislatif mereka sudah tetap. “Tujuan kita jelas - ganti regulasi penegakan hukum dengan aturan jelas untuk aset digital,” katanya. Namun teks gabungan dari rancangan undang-undang CLARITY Act itu sendiri hingga Jumat malam sama sekali belum dipublikasikan.
Aturan Etika Pejabat
Mandeknya penyusunan draf ini berakar pada tidak adanya kesepakatan bipartisan soal ketentuan etika. Kendala utamanya adalah rancangan aturan yang melarang para pejabat terpilih untuk mempromosikan atau menerbitkan aset kripto mereka sendiri. CEO Blockchain Association Summer Mersinger merangkum titik kebuntuan ini dengan lugas: “Etika adalah gajah besar di ruangan ini.”
Penolakan tegas datang dari barisan Senator Demokrat, yakni Chris Murphy, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, dan Elizabeth Warren. Serangan paling menonjol datang dari Warren yang menuntut Trump bertindak sukarela mengungkap pendapatan kriptonya untuk tahun 2026. Tuntutan transparansi ini merujuk pada laporan tahun 2025 yang dengan jelas menunjukkan bahwa Trump meraup lebih dari $1,4 miliar dari sektor kripto sepanjang tahun lalu.
Siapa yang Diatur
Kondisi ini dengan cepat memutar arah perdebatan CLARITY Act. Upaya merumuskan pedoman aturan main bagi para pelaku industri kini berubah wujud menjadi arena pertarungan tentang standar etika para pejabat publik yang membahasnya.
📌 Baca JugaArus Kripto Nigeria Tembus $59 Miliar - Kini Presiden Tinubu Turun Tangan Rilis Aturan BaruBagi pihak eksternal yang menanti kepastian hukum, tertundanya penyusunan draf rancangan ini menunjukkan satu realitas politik di ibu kota: kerangka undang-undang aset digital tidak akan melaju mulus selama para pembuat kebijakannya masih berselisih pandang soal batasan konflik kepentingan mereka sendiri, alih-alih berfokus pada substansi pelindungan aset pengguna.
Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.